Saat Visi Indonesia, Jokowi Mungkin Bicara Politik dengan Parpol Pendukung

Saat Visi Indonesia, Jokowi Mungkin Bicara Politik dengan Parpol Pendukung
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani menjawab pertanyaan wartawan seusai menggelar syukuran TKN-TKD di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (2/7/2019) malam. ( Foto: Berita Satu / Vento Saudale )
Markus Junianto Sihaloho / JAS Minggu, 14 Juli 2019 | 19:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Para petinggi partai politik (parpol) pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin direncanakan hadir dalam acara Visi Indonesia di sentul, Bogor, hari ini. Selain pidato Jokowi, tak tertutup kemungkinan ada pembahasan mengenai koalisi di sela-sela acara itu.

Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Arsul Sani, acara utama adalah pidato Jokowi sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus ajakan kepada elemen masyarakat untuk kembali bersatu pasca pemilu lalu.

Sebelum Jokowi menyampaikan pidato, karena akan hadir juga unsur parpol, maka tak tertutup kemungkinan ada pertemuan singkat antara Jokowi dengan mereka.

"Pak Jokowi tentu akan sampaikan keinginan-keinginan beliau supaya pemerintah dapat dukungan politik yang kuat. Apakah nanti Pak Jokowi akan menyampaikan pikiran beliau misalnya soal koalisi ke depan atau tidak, kita tunggu," kata Arsul Sani, Minggu (14/7/2019).

Soal pembahasan kabinet, menurut Arsul, sebenarnya sudah ada pembahasan secara bilateral antara Jokowi dengan masing-masing parpol pengusung. Sebagai Sekjen PPP, dia mengaku pihaknya melakukan itu.

"Tentu ada juga bicara sedikit-sedikit tentang kabinet ke depan. Hanya pos dan jumlahnya berapa belum disampaikan," kata dia.

Yang jelas, Jokowi ingin agar postur dan jumlah kementerian periode berikutnya tak jauh berbeda dengan yang saat ini ada. Parpol pendukung sendiri menyerahkan keputusan akhirnya kepada Jokowi.

Lalu bagaimana dengan parpol pendukung Prabowo-Sandi yang ingin merapat ke pemerintahan, Arsul mengaku itu juga akan menjadi bahasan lebih lanjut. Khususnya apakah mereka akan diarahkan berada di dalam atau di luar koalisi.

Namun ditekankannya, rekonsoliasi jangan harus diartikan masuknya Gerindra ke dalam koalisi pemerintahan.

"Di luar pemerintahan banyak kerja sama yang bisa dikerjakan. Penguatan lembaga legislatif misalnya, kan ada DPR dan MPR. Ada 80 posisi kepemimpinan alat kelengkapan," kata Arsul.



Sumber: BeritaSatu.com