Mendagri Nilai Sistem E-Voting dan E-Recapitulation Diperlukan

Mendagri Nilai Sistem E-Voting dan E-Recapitulation Diperlukan
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / FMB Senin, 15 Juli 2019 | 09:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Sistem e-voting dan e-recapitulation atau pemungutan dan rekapitulasi suara secara elektronik dinilai perlu diterapkan. Harapannya dua sistem itu dapat diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

“Sistem e-voting atau e-recapitulation perlu pemikiran KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk dicoba diterapkan. Kuncinya kesiapan KPU sebagai penyelenggara. DPR dan pemerintah mendukung,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Hal itu disampaikan Tjahjo dalam keterangan yang diterima Beritasatu.com, Senin (15/7). Tjahjo juga mengungkap, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pesta demokrasi terselenggara dengan baik.

Mulai dari Pilkada Serentak 2015, 2017, dan 2018 serta Pemilu Legislatif (Pileg), termasuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Stabilitas keamanan setiap perhelatan pun berlangsung kondusif.

Dalam rangka persiapan Pilkada Serentak 2020, Tjahjo optimistis KPU mampu menginventarisasi permasalahan. Demikian halnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jangka panjangnya tentu untuk Pileg dan Pilpres 2024.

“Banyak hal yang harus dievaluasi maupun disempurnakan, mencermati pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Misal waktu kampanye cukup maksimal 1-2 bulan. Sukses konsolidasi demokrasi 2015-2019. Kita songsong dan mantapkan sistem lima tahun ke depan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, pesta demokrasi menghadirkan pendewasaan politik bagi masyarakat yang meningkat. Berbagai dinamika politik yang tinggi selama prosesnya merupakan suatu kewajaran. “Sistem baku harus dimantapkan dan disempurnakan dengan evaluasi serta membangun pola pikir komprehensif dan integral,” imbuh Tjahjo.



Sumber: Suara Pembaruan