Caleg Gerindra Tuduh KPU Bangkalan Palsukan C1

Caleg Gerindra Tuduh KPU Bangkalan Palsukan C1
Ilustrasi mesin scanning untuk formulir C1 ( Foto: Istimewa )
Yustinus Paat / HA Senin, 15 Juli 2019 | 20:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerindra Nizar Zahro menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan telah melakukan pemalsuan formulir C1 untuk daerah pemilihan (dapil) XI Provinsi Jawa Timur DPR RI.

Hal ini disampaikan Kuasa Hukum Caleg Nizar Zahro, Arif Sulaiman, di sela mengikuti sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg), di Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/7/2019).

Sidang untuk Provinsi Jawa Timur ini digelar di panel I MK yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

Berdasarkan formulir C1 yang dimiliki, Arif mengklaim bahwa kliennya, Nizar, mendapatkan sekitar 35.000 suara di Kabupaten Bangkalan untuk daerah pemilihan (dapil) XI Provinsi Jawa Timur.

Namun, pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat KPU Jawa Timur, hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Suara dari caleg incumbent itu diklaim banyak yang hilang sehingga gagal lolos mendapatkan kursi DPR RI.

"Berdasarkan C1, kalau C1 pemohon itu Kabupaten Bangkalan 35.000 sekian. Sudah mempunyai C1 sendiri, asli," ujar Arif, ditemui di Gedung MK, Senin (15/7/2019).

C1 adalah formulir rekapitulasi suara langsung dari masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Pada Senin ini, kata Arif, pihaknya tidak mendapatkan jawaban memuaskan dari penyelenggara pemilu setempat. Bahkan, hanya Bawaslu yang menanggapi permohonan pemohon, dengan cara menunjukkan formulir C1 dari TPS. Sedangkan KPU, menurut penuturannya, tidak memberikan tanggapan.

"Seharusnya secara fakta termohon yang menyampaikan, yaitu KPU bukan Bawaslu. Dalam jawaban, KPU tidak menyodorkan, justru Bawaslu. Dalam alat bukti, kami tidak tahu. Kenapa bukan KPU yang menjawab, KPU tadi pasif. Termohon (KPU - red) harus membuktikan juga dengan jawaban," ungkap Arif.

Namun, perolehan suara di formulir C1 yang ditunjukkan oleh pihak penyelenggara pemilu itu tidak sama angkanya dengan yang dimiliki pemohon. Seperti tidak adanya perolehan suara yang diklaim pemohon di sejumlah TPS yang berada di Desa Banyu Aji, Bangkalan.

Atas dasar itu, Arif berencana menindaklanjuti dugaan pemalsuan C1 itu ke aparat penegak hukum. Pihaknya akan melaporkan komisioner KPUD Bangkalan ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pemalsuan dokumen.

"(dugaan pidana,-red) pemalsuan dokumen C1. Kami akan mempidanakan yang mengeluarkan produk C1 tandingan. Jadi siapa? yaitu KPUD Bangkalan. (Dilaporkan,-red) Mabes Polri. Nanti yang berbuat siapa pemalsuan? Itu silakan penyidik Bareskrim," pungkas Arif.



Sumber: BeritaSatu.com