KPU Jawab Gugatan 56 Perkara PHPU Pileg di MK

KPU Jawab Gugatan 56 Perkara PHPU Pileg di MK
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 untuk DPR dan DPRD Jawa Timur didampingi Hakim MK Arief Hidayat (kanan) dan Enny Nurbaningsih (kiri) di Jakarta, Selasa (9/7/2019). Sidang perdana tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. ( Foto: ANTARA FOTO / Akbar Nugroho Gumay )
Yustinus Paat / JAS Selasa, 16 Juli 2019 | 13:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan menyampaikan jawaban atas permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 dari 56 perkara pada Selasa (16/7/2019). Ke-56 perkara ini tersebar di sembilan provinsi.

"Hari ini KPU menghadapi sidang PHPU legislatif untuk pemeriksaan 9 provinsi, 55 parpol dan 1 perorangan partai. Sehingga total KPU menghadapi 56 perkara dalam sidang pemeriksaan pembacaan jawaban di hari kedua," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari lewat keterangan tertulisnya, Selasa (16/7/2019).

Adapun agenda hari ini yakni sidang pembacaan jawaban KPU sebagai termohon. Selain itu, disampaikan pula jawaban dari pihak terkait dan keterangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sidang pembacaan jawaban dibagi dalam tiga panel hakim. Panel I memeriksa sebanyak 15 perkara dari NTT, DKI Jakarta dan Sulawesi Barat.

"Dari NTT ada 5 pemohon parpol, dari DKI Jakarta ada 3 pemohon parpol dan 1 pemohon perorangan parpol. Kemudian dari Sulawesi Barat ada 6 pemohon parpol,"kata Hasyim.

Selanjutnya, panel II memeriksa 22 permohonan perkara dari Banten, Lampung dan Maluku. Dari Banten ada 6 pemohon parpol, Lampung ada 3 pemohon parpol dan Maluku ada 13 pemohon parpol.

"Panel III memeriksa 19 perkara, yakni dari Sulawesi Selatan ada 9 pemohon parpol, dari Sulawesi Tengah ada 4 pemohon parpol dan dari Sulawesi Utara ada 6 pemohon parpol," pungkas Hasyim.

Pada Jumat (12/7/2019), MK telah selesai menggelar sidang pendahuluan terhadap 260 PHPU legislatif 2019 dari 34 provinsi. Selanjutnya MK akan melakukan sidang pemeriksaan pada 15 Juli hingga 30 Juli 2019. Pengucapan putusan akan dilakukan pada 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019.

Sebagaimana diketahui, 260 sengketa PHPU Pileg terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkara yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.



Sumber: BeritaSatu.com