Putusan MA Perkuat Peran Bawaslu Tangani Pelanggaran Administrasi Pemilu

Putusan MA Perkuat Peran Bawaslu Tangani Pelanggaran Administrasi Pemilu
Ilustrasi Bawaslu. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / WBP Selasa, 16 Juli 2019 | 14:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menyebutkan putusan Mahkamah Agung atas permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah meneguhkan peran Bawaslu untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu (PAP) yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Menurut Fritz, putusan MA mengkonfirmasi lagi peran Bawaslu yang telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya rasa itu (putusan MA soal Prabowo-Sandi) adalah suatu peneguhan dari MA juga, soal bagaimana konsekuensi dan peran Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran TSM," ujar Fritz Edward Siregar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Fritz mengatakan MA telah memutuskan tidak berwewenang mengadili permohonan Prabowo-Sandi soal pelanggaran administrasi pemilu (PAP) yang bersifat TSM. MA, kata Fritz juga menegaskan bahwa tidak ada dasar bagi Prabowo-Sandi menggugat ke MA.

"Substansi persoalannya sampai dengan putusan kemarin, MA sudah teguh kepada juridiksi yang dimiliki. Siapa yang seharusnya melakukan penanganan pelanggaran administrasi dan juga apakah MA berwenang menanganinya pelanggaran administrasi yang TSM. Dan juga apakah ada putusan KPU soal pembatalan," jelas Fritz Edward Siregar.

Diketahui, MA telah memutus permohonan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno terkait pelanggaran administrasi Pemilu 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tidak dapat diterima. Dalam permohonan ini, pihak yang digugat Prabowo-Sandi adalah Bawaslu dan KPU sebagai termohon.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pernah mengajukan permohonan dengan substansi yang sama.



Sumber: BeritaSatu.com