Ketua KPU: Dua Komisioner Diberhentikan Sebagai Ketua Divisi

Ketua KPU: Dua Komisioner Diberhentikan Sebagai Ketua Divisi
Ketua KPU Arief Budiman ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / HA Rabu, 17 Juli 2019 | 01:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan pihaknya sudah menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dua komisioner yang terbukti melakukan pelanggaran etik, yakni Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik.

Keduanya, kata Arief, diberhentikan sebagai ketua divisi masing-masing sebagaimana isi putusan DKPP.

"Putusan DKPP kan memberhentikan dari jabatannya (sebagai ketua divisi). Ya udah, kita berhentikan," ujar Arief saat dijumpai di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019) malam.

Arief mengatakan pemberhentian tersebut diputuskan dalam rapat pleno pada Selasa (16/7). Kemudian, akan diresmikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU. Menurut Arief, dirinya saat ini belum menandatangani SK itu.

"Tunggu saya tanda tangan dulu. Tapi kan tadi sudah diputuskan menindaklanjuti putusan DKPP, untuk menyatakan Bu Evi berhenti dari (Ketua) Divisi SDM dan Pak Ilham berhenti dari (Ketua) Divisi Teknis. Tapi mulai kapan berlakunya? Ya mulai nanti kalau saya sudah tanda tangan," tegas Arief.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan pihaknya akan kembali menggelar rapat pleno untuk pengisian jabatan Ketua Divisi SDM dan Ketua Divisi Teknis yang ditinggal dua komisioner.

"Nah nanti mengisinya, kita akan rapat pleno lagi, siapa yang harus mengisinya," pungkas dia.

Sebelumnya, DKPP memerintahkan kepada KPU memberhentikan Ilham dan Evi sebagai koordinator divisi mereka. Ilham dan Evi dinilai melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu.

Ilham diberhentikan dari Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik karena terbukti melanggar kode etik dalam proses pengisian jabatan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dapil Jawa Timur VIII dari Partai Hanura.

Sementara Evi Novida Ginting Manik mendapat peringatan keras dan diberhentikan sebagai Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU. Evi dinilai melanggar kode etik terkait seleksi komisioner KPUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara periode 2019-2024.



Sumber: BeritaSatu.com