KPU Apresiasi Putusan MA Tidak Menerima Gugatan Prabowo-Sandi

KPU Apresiasi Putusan MA Tidak Menerima Gugatan Prabowo-Sandi
Seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum berfoto bersama setelah Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan dalam sidang sengketa pemilihan presiden, 27 Juni 2019. ( Foto: Beritasatu / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / FMB Rabu, 17 Juli 2019 | 09:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) terkait permohonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tentang pelanggaran administrasi pemilu (PAP) 2019 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Menurut Wahyu, putusan itu sudah tepat sebagaimana hierarki lembaga peradilan sengketa hasil pemilu.

"KPU tentu menghormati putusan MA soal itu," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/7/2019).

Menurut Wahyu, KPU berpandangan perselisihan hasil pemilu (PHPU) pilpres telah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menurut peraturan perundang-undangan kan telah selesai (soal sengketa pilpres) pascaputusan MK. (Jika) MA memutuskan untuk tidak menerima (kasasi) ya KPU menghormati putusan itu," pungkas dia.

Diketahui, MA telah memutus permohonan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno terkait pelanggaran administrasi Pemilu 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) tidak dapat diterima. Dalam permohonan ini, pihak yang digugat Prabowo-Sandi adalah Bawaslu dan KPU sebagai termohon.

Permohonan ini merupakan permohonan Prabowo-Sandi yang diterima MA pada 3 Juli 2019 dan teregister dengan nomor perkara No. 2 P/PAP/2019. Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pernah mengajukan permohonan dengan substansi yang sama, yakni permohonan dengan nomor perkara No. 1 P/PAP/2019 dan telah diputuskan tidak diterima NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) oleh MA.

"Menyatakan permohonan Pemohon tidak diterima dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebasar Rp 1.000.000," ujar Juru Bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro dalam keterangannya, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Majelis hakim yang dipimpin oleh Supandi menilai objek permohonan II Prabowo-Sandi melalui sengketa pelanggaran administrasi Pemilihan Umum (PAP) ini tidak tepat. Karena objek PAP-nya berupa pembatalan penetapan pasangan calon sebagaimana dmaksud dalam Pasal 463 ayat (4) dan (5) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 1 angka 13 Perma Nomor 4 Tahun 2017.

"Akan tetapi incasu keputusan dimaksud tidak pernah ada," tandas Andi

Sedangkan terhadap objek permohonan I, lanjut Andi telah diputus oleh MA melalui putusan Nomor 1 P/PAP/2019 Tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan Pemohon ini tidak diterima. Sehingga terhadap objek permohonan ini tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

"Dengan demikian MA tidak berwenang mengadili objek sengketa a'quo, oleh karena itu, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima," pungkas Andi.



Sumber: BeritaSatu.com