KPU Jawab 44 Perkara di Sidang Terakhir Pemeriksaan PHPU

KPU Jawab 44 Perkara di Sidang Terakhir Pemeriksaan PHPU
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 18 Juli 2019 | 15:19 WIB

Jakarta, Beriitasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan jawaban atas 44 perkara sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Pileg di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (18/7/2019). Sidang pada Kamis ini merupakan hari terakhir masa penyampaian jawaban oleh KPU selaku termohon.

"Hari ini KPU menghadapi sidang PHPU legislatif untuk pemeriksaan 8 Provinsi, 42 parpol, 1 DPD dan 1 perorangan partai. Sehingga total menghadapi 44 perkara dalam sidang pemeriksaan pembacaan jawaban hari keempat," jelas Komisioner KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Kamis (18/7).

Sidang pada hari ini tetap dibagi ke dalam tiga panel. Panel I, memeriksa sebanyak 12 perkara dari tiga provinsi, yakni 5 perkara dengan pemohon parpol dari Jambi, 3 perkara dengan pemohon parpol dari Bangka Belitung dan 4 perkara dengan pemohon parpol dari Riau.

"Kemudian, panel II akan memeriksa 15 perkara yang berasal Sumatera Selatan dengan 12 pemohon parpol dan dari Bengkulu yang terdiri dari tiga permohonan yakni dua dari parpol dan satu dari perorangan parpol," ungkap dia.

Terkahir, panel III memeriksa 17 perkara dari provinsi, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan NTB. "Dari Kalimantan Timur ada empat pemohon parpol, dari Kalimantan Barat ada enam pemohon parpol. Dari NTB ada tujuh pemohon, terdiri dari enam dari parpol dan satu permohonan dari calon anggota DPD," pungkas Hasyim.

Agenda sidang pada Kamis, kata Hasyim, adalah pembacaan jawaban KPU sebagai termohon, mendengar keterangan pihak terkait dan mendengarkan keterangan Badan Pengawas Pemilu. Sebagaimana diketahui, sidang pada Kamis merupakan hari terakhir untuk penyampaian jawaban termohon.

Sebelumnya, MK mengungkapkan bahwa tidak semua perkara sengketa PHPU legislatif yang diajukan bisa dilanjutkan ke tahapan sidang pembuktian. MK akan memutuskan perkara-perkara yang berlanjut ke tahapan sidang pembuktian pada 22 Juli 2019 mendatang.

"Itu akan disampaikan pada 22 Juli saat putusan dismissal," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat pimpin sidang pendahuluan PHPU legislatif di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/7) lalu.

Arief mengatakan, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memutuskan perkara-perkara yang akan berlanjut ke sidang pembuktian. RPH ini dilakukan setelah MK mendengarkan jawaban-jawaban KPU sebagai termohon dan pihak terkait serta keterangan Bawaslu dalam sidang PHPU Pileg.

"Setelah itu kita menggelar rapat permusyarawatan hakim untuk menilai apakah perkara ini akan diputus dismissal artinya tidak dilanjut ke persidangan selanjutnya untuk memeriksa saksi," kata Arief.

Karena itu, Arief meminta para pemohon agar menyampaikan dalil-dalil secara jelas dan detail. Termasuk, kata dia, alat bukti yang mendukung dalil tersebut, baik berupa surat atau tulisan.

"Sekarang lengkapi buktinya biar kita tahu bisa dilanjut apa tidak," tegasnya.

MK telah meregistrasi 260 sengketa PHPU legislatif yang terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkata yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.



Sumber: BeritaSatu.com