KPU Prediksi Sejumlah Perkara PHPU Pileg Tak Diterima MK

KPU Prediksi Sejumlah Perkara PHPU Pileg Tak Diterima MK
Mahkamah Konstitusi. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / YUD Kamis, 18 Juli 2019 | 19:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, memprediksi sejumlah permohonan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) pemilihan legislatif 2019 yang berpotensi tidak bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, sejumlah permohonan tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formal dalam pengajuan gugatan ke MK.

"Kami prediksi ada beberapa permohonan (PHPU Pileg) yang tidak diterima MK," ujar Wahyu di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Syarat formal yang dimaksud terkait tiga hal, yakni wewenang MK untuk mengadili perkara, batas pengajuan perkara dan legal standing atau kedudukan hukum dari pemohon. Jika salah satu syarat formal tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan berpotensi dinyatakan tidak diterima oleh MK.

Wahyu mengatakan salah satu hal yang kadang tidak dipenuhi oleh para pemohon adalah soal legal standing pemohon. Pasalnya, beberapa permohonan yang sudah teregister di MK tidak mendapat surat dari pimpinan parpol.

"Pantauan kami kan ada beberapa perkara yang sudah diregistrasi, tapi tidak ada surat dari pimpinan parpolnya. Nah, untuk yang jenis begitu, maka berpotensi sekali mahkamah akan memutuskan dismissal (tidak lolos)," ungkap dia.

Pembacaan putusan dismissal, kata Wahyu akan digelar pada 22 Juli atau pekan depan. Dari situ akan diketahui berapa perkara yang lolos dan tidak lolos ke tahapan pembuktian.

"Kemudian, nanti antikan ada pembuktian dalam pembuktian kan dimungkinkan menghadirkan saksi. Saat ini kita sedang mempertimbangkan apakah perlu menghadirkan saksi, jika perlu siapa yang dihadirkan untuk menjadi saksi," pungkas Wahyu.

Sebelumnya, Juru Bicara MK Fajar Laksano mengatakan majelis hakim konstitusi akan mengeluarkan putusan sela atas perkara PHPU Pileg 2019 sebelum sidang pembuktian. Menurut Fajar, perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil akan ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

"Nanti, majelis hakim akan menyampaikan perkara-perkara yang tidak memenuhi syarat formil sehingga pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya," ujar Fajar di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Hakim MK, kata Fajar akan menyampaikan hal tersebut setelah mendengarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Hakim memutuskan hal tersebut melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Kalau tidak memenuhi syarat formil seperti tengat waktu pengajuan sengketa, legal standing pemohon dan kewenangan MK, maka dinyatakan tidak diterima," ungkap dia.

Syarat tenggat waktu pengajuan sengketa harus 3 hari sejak KPU mengumumkan hasil pemilu pada 21 Mei 2019. Tiga harinya jatuh pada 24 Mei 2019. Sementara pemohon yang mempunyai legal standing atau kedudukan hukum adalah peserta pemilu 2019, yakni partai politik peserta pemilu 2019.

Terkait kewenangan MK adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu. Perkara yang diajukan MK adalah perkara yang terkait selisih hasil pemilu.

"Rekomendasi DPP parpol termasuk syarat formil yang harus dipenuhi, khusus bagi pemohon perseorangan yang menggugat caleg sesama parpol," pungkas dia.

MK telah meregistrasi 260 sengketa PHPU Pileg yang terdiri dari 250 perkara PHPU DPR RI/DPRD dan 10 perkara PHPU DPD RI. Dari 250 perkara PHPU Pileg DPR RI/DPRD, terdapat 249 perkata yang diajukan oleh partai politik dan satu perkara diajukan masyarakat adat Papua.



Sumber: BeritaSatu.com