Hari Ini MK Putuskan Sengketa Dismissal PHPU Legislatif 2019

Hari Ini MK Putuskan Sengketa Dismissal PHPU Legislatif 2019
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Suhartoyo (kiri) dan Wahiduddin Adams (kanan) saat memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Yustinus Paat / JAS Senin, 22 Juli 2019 | 09:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pleno Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2019 pada hari ini, Senin (22/7/2019) dengan agenda pembacaan putusan dismissal atau ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2, Gedung MK, Jakarta. Sidang ini akan berlangsung selama 3 (tiga) sesi, yakni mulai pukul 09.00 WIB, pukul 10.30 WIB, dan pukul 13.00 WIB.

"MK telah mengirimkan surat panggilan sidang kepada para Pihak untuk sejumlah 260 perkara pada Jumat (19/7) siang kemarin. Pada persidangan ini, MK akan mulai memutuskan dan menetapkan kelanjutan pemeriksaan setiap perkara," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono dalam keterangannya, Senin (22/7/2019).

Di sesi pertama ini yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB, MK akan memutus dan menetapkan kelanjutan pemeriksaan 82 perkara DPR-DPRD dan 3 perkara DPD perkara yang ditangani Panel 1 dari 11 Provinsi. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, Riau, dan Jambi.

Selanjutnya, pukul 10.30 WIB, MK akan memutuskan dan menetapkan status 86 perkara DPR-DPRD dan 3 perkara DPD dari 12 Provinsi yang ditangani Panel 2. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu.

Sementara pada siang harinya, pukul 13.00 WIB, MK akan memutuskan dan menetapkan kelanjutan 82 perkara DPR-DPRD dan 4 DPD dari 11 Provinsi yang ditangani Panel 3. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Fajar menjelaskan suatu perkara dapat dinyatakan tidak dilanjutkan pemeriksaannya dengan sejumlah alasan, misalnya alasan permohonan ditarik kembali, Pemohon tidak hadir dalam sidang, Pemohon tidak memiliki legal standing, dan Permohonan tidak jelas atau tidak menyebutkan dapil.

"Kalau tidak memenuhi syarat-syarat formil, maka tidak bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya," tandas Fajar.

Sebelumnya, MK sudah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan pada 9-12 Juli 2019 lalu. Dalam sidang itu, MK telah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Pemohon serta mengesahkan alat bukti.

Pada tahap berikutnya, 15- 18 Juli 2019, MK melanjutkan sidang dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, dan pengesahan alat bukti.

"Dengan demikian, MK telah mendengarkan keterangan dari seluruh pihak yang terkait dengan perkara," tutur Fajar.

Dari keterangan tersebut, lanjut Fajar, MK sudah mendapatkan fakta yang diungkapkan dari persidangan. Menurut dia, fakta tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi MK untuk memutuskan apakah suatu perkara memenuhi syarat untuk dilanjutkan atau sebaliknya, tidak memenuhi syarat sehingga diputuskan untuk tidak dilanjutkan pemeriksaannya.

"Jika perkara dilanjutkan pemeriksaannya, maka tahapan berikutnya ialah didang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli yang dihadirkan para Pihak pada Selasa-Jumat atau 23 sampai 26 Juli 2019. Sedangkan untuk perkara yang diputus tidak dilanjutkan pemeriksaannya, maka proses pemeriksaan perkara selesai," tutur Fajar. 



Sumber: BeritaSatu.com