MK Nyatakan 14 Perkara dari Panel 1 Tidak Lanjut ke Pembuktian

MK Nyatakan 14 Perkara dari Panel 1 Tidak Lanjut ke Pembuktian
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 untuk DPR dan DPRD Jawa Timur didampingi Hakim MK Arief Hidayat (kanan) dan Enny Nurbaningsih (kiri) di Jakarta, Selasa (9/7/2019). Sidang perdana tersebut beragenda pemeriksaan pendahuluan atau memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti. ( Foto: ANTARA FOTO / Akbar Nugroho Gumay )
Yustinus Paat / JAS Senin, 22 Juli 2019 | 11:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi menyatakan 14 perkara dari panel 1 tidak lanjut ke tahapan pembuktian. Ke-14 perkara ini berasal dari tujuh partai politik peserta pemilu 2019.

"Untuk hari ini panel 1 semua perkara yang diperiksa di sidang pendahuluan di panel 1 itu ada 14 perkara yang dismissal atau dinyatakan tidal lanjut untuk pemeriksaan berikutnya," ujar Komisioner KPU Hasyim Asy'ari seusai pembacaan putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/7).

Dari 14 perkara ini terdiri dari tujuh parpol yakni Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, Partai Aceh, Demokrat dan PKPI. Hasyim juga menyebutkan terdapat tujuh alasan mengapa MK tidak melanjutkan ke-14 perkara tersebut.

"Pertama, permohonan ditarik, kemudian kedua antara posita dan petitum tidak bersesuaian, artinya antara dalil dan petitum tidak sesuai," tutur dia.

Alasan ketiga, lanjut Hasyim, ada calon anggota DPR/DPRD yang mengajukan gugatan ke MK namun tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP partainya. Keempat, terdapat pertentangan pada apa yang diminta atau petitum.

"Kelima ada juga pemohon yang tidak menyebut dapil yang digugat," ujar dia.

Alasan keenam, tambah Hasyim, ada pemohon yang tidak mencantumkan permohonan pembatalan SK KPU Nomor 987 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu secara nasional. Padahal, SK KPU Nomor 987 merupakan satu-satunya obyek gugatan di MK.

"Kemudian alasan ketujuh ada juga pemohon yang tidak bersedia membacakan permohonannya. Namanya pemohon kan mestinya membacakan permohonannya maunya apa kan. Tetapi tidak mau membacakan," pungkas dia.

Pada Panel 1 ini, MK telah memutus dan menetapkan kelanjutan pemeriksaan 82 perkara DPR-DPRD dan 3 perkara DPD dari 11 Provinsi, antara lain perkara dari Provinsi Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, Riau, dan Jambi. MK sudah membaca putusan sejak pukul 09.00 WIB hari ini, Senin (22/7).

Selanjutnya, pukul 10.30 WIB, MK akan memutus dan menetapkan status 86 perkara DPR-DPRD dan 3 perkara DPD dari 12 Provinsi yang ditangani Panel 2. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu.

Sementara pada siang harinya, pukul 13.00 WIB, MK akan memutus dan menetapkan kelanjutan 82 perkara DPR-DPRD dan 4 DPD dari 11 Provinsi yang ditangani Panel 3. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara. 



Sumber: BeritaSatu.com