KPU Sebut 14 Alasan MK Tidak Lanjutkan Sejumlah Perkara PHPU Legislatif

KPU Sebut 14 Alasan MK Tidak Lanjutkan Sejumlah Perkara PHPU Legislatif
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), I Dewa Gede Palguna (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Suhartoyo (kiri) dan Wahiduddin Adams (kanan) saat memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Selasa (16/7/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Yustinus Paat / JAS Senin, 22 Juli 2019 | 13:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komisioner KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan 14 alasan mengapa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melanjutkan pemeriksaan sejumlah perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 ke tahapan pembuktian. Ke-14 alasan ini terungkap dari hasil sidang putusan dismissal terhadap 86 perkara DPR-DPRD dan 3 perkara DPD dari 12 Provinsi yang ditangani Panel 2 MK.

Ke-12 provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu.

“Di panel 2 ada 23 perkara yang tidak dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya meliputi 14 parpol,” ujar Hasyim usai pembacaan putusan dismissal terhadap perkara yang ditangani Panel 2 MK, di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Ke-14 parpol tersebut adalah PDIP, Nasdem, PKS, Gerindra, Golkar, Berkarya, PPP, PAN, Demokrat, Perindo, PKPI, Hanura, PKB dan PSI.

Hasyim kemudian merinci ke-14 alasan MK tidak melanjutkan perkara tersebut, yakni:

1. Dalam posita atau dalil pemohon itu tidak dirinci nama-nama TPS yang dipermasalahkan

2. Permohonan itu malah mendalilkan perolehan suara partai lain tapi tidak mendalilkan permohonan pemohon. Seharusnya, pemohon mendalilkan problem perolehan suara yang dialami partainya, bukan malah mendalilkan perolehan suara partai lain

3. Ketidaksesuaian antara posita (dalil permohonan) dan petitum (tuntutan)

4. Pada bagian permohonan, petitumnya saling bertentangan

5. Perkara yang diajukan calon ke MK tidak mendapatkan rekomendasi DPP partai

6. Posita atau dalil tidak ada sandingan perolehan suara pemohon dan perolehan suara termohon KPU. Dalam permohonan, pemohon tidak menguraikan jumlah perolehan suara menurut penghitungan pemohon dan jumlah perolehan suara menurut penghitungan KPU

7. Posita atau dalil pemohon hanya berdasarkan asumsi saja terkait adanya penggelembungan DPT. Tidak berdasarkan hal-hal yang faktual

8. Permohonan yang tidak mendalilkan hasil perolehan suara

9. Petitum tidak minta pembatalan SK KPU Nomor 987 Tahun 2019 tentang Penetapan Perolehan Suara secara nasional, padahal SK KPU tersebut merupakan objek gugatan PHPU

10. Perkara ditarik DPP

11. Permohonan yang diajukan melampaui atau melewati batas waktu yang ditentukan, yakni 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB

12. Perbaikan permohonan Pemohon melewati batas waktu yang ditentukan, yakni melewati tanggal 31 Mei 2019

13. Permohonan tidak mendalilkan suara yang benar menurut pemohon

14. Pemohon tidak menyebutkan dapil yang dipersoalkan dalam permohonannya.



Sumber: BeritaSatu.com