PHPU Legislatif Tak Dilanjutkan, KPU Bisa Tetapkan Caleg Terpilih

PHPU Legislatif Tak Dilanjutkan, KPU Bisa Tetapkan Caleg Terpilih
Ilustrasi KPU ( Foto: Beritasatu.com )
Yustinus Paat / YUD Senin, 22 Juli 2019 | 16:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, mengungkapkan, KPU daerah bisa segera melanjutkan tahapan pemilu legislatif (pileg) jika Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan putusan dismissal yang menegaskan perkara sengketa tidak bisa dilanjutkan. KPU provinsi dan kabupaten/kota, kata Hasyim bisa segera menetapkan para caleg terpilih serta perolehan kursi.

"Bila sudah ada putusan dismissal dan perkara tidak dilanjut, berarti KPU provinsi, kabupaten/kota dalam perkara tersebut dapat melanjutkan kegiatan ke tahap berikutnya yaitu penetapan perolehan kursi dan penetapan calon (anggota legislatif) terpilih," ujar Hasyim dalam keterangannya, Senin (22/7/2019).

Menurut Hasyim, putusan dismissal berarti perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif tidak dilanjutkan. Menurut Hasyim, perkara yang sudah diputuskan dismissal, selanjutnya tidak akan ada putusan akhirnya. Dengan demikian, perkara ini telah selesai sampai dengan pembacaan putusan dismissal pada Senin atau hari ini.

"Status Putusan MK tentang dismissal kekuatannya sama dengan putusan akhir. Karena itu, sejak awal dalam pendapat saya yang dijadikan patokan/pedoman ada dua yaitu Putusan dismissal dan putusan akhir MK," tandas Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim menegaskan, putusan dismissal sudah bisa menjadi sumber hukum bagi penetapan perolehan kursi dan penetapan caleg terpilih. Meski demikian, KPU daerah pun tetap diminta memperhatikan putusan MK soal dismissal ini.

"Supaya SK KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan peroleh kursi dan penetapan caleg terpilih bisa kokoh, harap dikutip Putusan MK terkait dismissal tersebut ke bagian 'Memperhatikan' dalam SK tersebut," pungkas Hasyim.

Sebagaimana diketahui, hari ini MK telah memutuskan tidak melanjutkan ke sidang pembuktian sebanyak 58 perkara dari 260 perkara PHPU legislatif yang teregister di MK. Dari 260 perkara tersebut, terdapat 122 perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sementara 80 perkara sisanya hanya menunggu panggilan MK untuk dibacakan putusannya. 



Sumber: BeritaSatu.com