MK: 80 Perkara PHPU Legislatif Tidak Penuhi Syarat Formil

MK: 80 Perkara PHPU Legislatif Tidak Penuhi Syarat Formil
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna ( Foto: Beritasatu TV )
Yustinus Paat / MPA Senin, 22 Juli 2019 | 17:37 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa 80 dari 260 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif yang sudah teregister di MK dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat formil. Ke-80 perkara PHPU Pileg tersebut, kata Palguna, tidak perlu dilanjutkan ke sidang pembuktian, tetapi menunggu pembacaan putusan akhir pada Agustus mendatang.

“Perkara itu (80 perkara) memang tidak memenuhi syarat formal permohonan dan dan menyangkut seluruh dapil, seluruh dapil itu bisa satu perkara, bisa dua perkara. Jadi apa yang mau kami periksa lagi, tapi putusannya nanti menunggu semua putusan selesai diperiksa,” ujar Palguna usai pembacaan putusan dismissal di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Palguna menjelaskan bahwa MK sudah membacakan perkara-perkara yang dinyatakan dismissal atau tidak dilanjutkan ke pembuktian. Jumlahnya sebanyak 58 perkara. Kemudian, MK juga sudah menyebutkan perkara-perkara PHPU legislatif yang lanjut pada tahapan pembuktian yang jumlahnya sebanyak 122 perkara.

Menurut Palguna, 80 perkara yang tidak disebutkan dalam putusan dismissal atau dilanjutkan ke tahapan pembuktiaan termasuk putusan yang tidak memenuhi syara-syarat formal.

“Untuk perkara-perkara yang di permohonan tidak disebutkan dalam putusan dismissal, dan juga tidak akan dilanjutkan ke proses pembuktian, maka itu menunggu panggilan mahkamah untuk putusan akhir, artinya perkara itu memang sudah tidak akan berlanjut dan itu berarti seluruh permohonan,” jelas Palguna.

Syarat formal yang dimaksud terkait tiga hal, yakni wewenang MK untuk mengadili perkara, batas waktu pengajuan perkara dan legal standing atau kedudukan hukum dari pemohon. Jika salah satu syarat formal tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan berpotensi dinyatakan tidak diterima oleh MK.

Kewenangan MK adalah mengadili sengketa hasil pemilu legislatif dengan obyek sengketa SK KPU terkait penetapana hasil pemilu legislatif. Sementara batas waktu pengajuan perkara PHPU legislatif paling lambat 3x24 jam sejak penetapan hasil pemilu 2019, yakni batas akhir sampai pada 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB. Sedangkan terkait legal standing atau kedudukan hukum adalah partai politik peserta pemilu 2019 dan perseorangan calon anggota DPD.

Sebagaimana diketahui, hari ini MK telah memutuskan tidak melanjutkan ke sidang pembuktian sebanyak 58 perkara dari 260 perkara PHPU legislatif yang teregister di MK. Dari 260 perkara tersebut, terdapat 122 perkara yang dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sementara 80 perkara sisanya hanya menunggu panggilan MK untuk dibacakan putusannya.



Sumber: BeritaSatu.com