PDIP Tolak Usulan Amien Rais untuk Bagi-bagi Kekuasaan

PDIP Tolak Usulan Amien Rais untuk Bagi-bagi Kekuasaan
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. ( Foto: Beritasatu.com/Markus Junianto Sihaloho )
Markus Junianto Sihaloho / MPA Senin, 22 Juli 2019 | 18:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PDI Perjuangan menyatakan tidak sejalan dengan keinginan Amien Rais soal bagi-bagi kekuasaan lewat konsep power sharing 55-45 buat penguasa dan oposisi.

Seperti disampaikan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Indonesia tidak mengenal power sharing sebagaimana sistem parlementer. Di Indonesia, semua pihak yang bertarung sebenarnya punya tanggung jawab sama dalam membangun Indonesia. Baik berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

"Jadi kami tidak ada power sharing atau persentase sebagaimana disampaikan Pak Amien Rais tersebut," kata Hasto menjawab wartawan, Senin (22/7/2019).

Dan harus ditegaskan juga, kata Hasto, arah kebijakan terhadap koalisi pascapemilu akan dibahas oleh Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol koalisi pendukung. Dalam hal ini Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

"Dan bagi kami, idealnya koalisi itu harus dibangun sebelum pelaksanaan pemilu presiden, karena di situlah cermin kehendak rakyat terhadap siapa pemimpin nasionalnya," kata Hasto.

Pihaknya yakin dengan kemampuan KIK mengawal pemerintahan Jokowi periode 2019-2024. Kata Hasto, pada 2014-2019 Jokowi didukung oleh sekitar 40 persen kekuatan koalisi di Parlemen. Dan dengan kekuatan itu mampu membangun pemerintahan yang dipercaya rakyat dengan baik karena menghasilkan kinerja baik. "Apalagi kekuatan saat ini kan sudah 60% lebih," imbuhnya.

"Ini menjadi modal politik yang cukup kuat bagi Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin," pungkas Hasto.



Sumber: BeritaSatu.com