KPU Siapkan Saksi untuk Sidang Pembuktian terhadap 122 PHPU Pileg

KPU Siapkan Saksi untuk Sidang Pembuktian terhadap 122 PHPU Pileg
Ilham Saputra dan Hadar Nafis Gumay. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / CAH Selasa, 23 Juli 2019 | 07:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menyiapkan saksi untuk menghadapi sidang pembuktian terhadap sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 yang dilanjutkan Mahkamah Konstitusi ke tahapan pembuktian. MK telah memutuskan sebanyak 122 perkara sengketa PHPU legislatif dilanjutkan ke sidang pembuktian.

"Malam ini kita akan langsung siapkan saksi-saksi terkait dengan setiap gugatan yang diajukan pemohon. Malam ini pun kami berkoordinasi dengan Pengacara," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).

Para saksi, kata Ilham bisa berasal dari jajaran KPU kabupaten, kota maupun provinsi. KPU akan menyesuaikan jumlah saksi untuk setiap perkara dengan kebutuhan dan merujuk kepada aturan MK.

"Kan MK memutuskan untuk saksi tidak bisa banyak-banyak. Saksi itu bisa dari kita. Bisa PPK kita. LO kita atau lain-lain. KPU kabupaten/kota ya bisa," pungkas Ilham.

Sementara itu, pada Senin MK memutuskan sebanyak 58 perkara PHPU legislatif 2019 tidak dilanjutkan ke tahapan pembuktian. Perkara tersebut tidak dilanjutkan dengan berbagai alasan.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Senin. “Mengadili, sebelum menjatuhkan putusan akhir, menghentikan bagian dari perkara-perkara (58 perkara) yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian,” kata Anwar.

Sebagaimana diketahui, sidang dengan agenda putusan dismissal ini digelar dalam tiga sesi. Pada sesi pertama yang berlangsung Pukul 09.00 WIB, MK telah memutus dan menetapkan kelanjutan pemeriksaan 82 perkara DPR-DPRD dan 3 perkara DPD. Perkara ini ditangani Panel 1 dan berasal dari 11 Provinsi, meliputi Jawa Timur, Sumatera Utara, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Aceh, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Kep. Bangka Belitung, Riau, dan Jambi.

Pada sesi pertama tersebut, terdapat 14 perkara yang dinyatakan dismissal atau tidak dilanjutkan ke tahapan pembuktian dan 48 perkara dilanjutkan pada tahapan pembuktian. Sisanya 23 perkara tidak disebutkan dan dinyatakan akan menunggu panggilan MK untuk mendengarkan pembacaan putusan.

Pada sidang sesi kedua yang berlangsung pada Pukul 10.30 WIB, MK telah memutus dan menetapkan status 86 perkara DPR-DPRD dan 3 perkara DPD dari 12 Provinsi yang ditangani Panel II. Keduabelas provinsi tersebut meliputi Jawa Tengah, Papua, Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Gorontalo, dan Bengkulu.

Dari putusan MK pada sesi kedua tersebut, terdapat 23 perkara yang dinyatakan dismissal atau tidak dilanjutkan ke tahapan pembuktian dan 33 perkara dilanjutkan pada tahapan pembuktian. Sisanya 33 perkara tidak disebutkan dan dinyatakan akan menunggu panggilan MK untuk mendengarkan pembacaan putusan.

Sementara sidang sesi ketiga yang berlangsung pukul 13.00 WIB, MK telah memutus dan menetapkan kelanjutan 82 perkara DPR-DPRD dan 4 DPD dari 11 Provinsi yang ditangani Panel 3. Kesebelas provinsi ini meliputi Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara.

Dari putusan MK pada sesi ketiga tersebut, terdapat 21 perkara yang dinyatakan dismissal atau tidak dilanjutkan ke tahapan pembuktian dan 41 perkara dilanjutkan pada tahapan pembuktian. Sisanya 24 perkara tidak disebutkan dan dinyatakan akan menunggu panggilan MK untuk mendengarkan pembacaan putusan. Dengan demikian jumlah seluruh perkara PHPU legislatif yang dilanjutkan ke tahap pembuktian sebanyak 122 perkara. 



Sumber: BeritaSatu.com