LSI: Gerindra Pimpin MPR Jadi Simbol Rekonsiliasi

LSI: Gerindra Pimpin MPR Jadi Simbol Rekonsiliasi
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) makan siang bersama di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu (13/7/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Joanito De Saojoao )
Robertus Wardi / WM Selasa, 23 Juli 2019 | 20:22 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Deny JA, Adjie Alfaraby berpendapat, peluang Gerindra memegang Ketua MPR sangat bergantung pada posisinya di kabinet. Jika Gerindra diakomodir masuk ke dalam kabinet maka posisi ketua MPR akan menjadi power sharing untuk partai koalisi lain sebagai kompensasi masuknya Gerindra ke kabinet. Namun jika Gerindra tidak masuk kabinet, posisi ketua MPR bisa menjadi simbolik sebuah rekonsiliasi yang moderat.

"Secara historis ini pernah terjadi pada periode 2009-2014, ketika Taufik Kiemas menjadi ketua MPR ketika pilpres dimenangi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Adjie, di Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Ia menjelaskan, ‎secara matematis jika voting terbuka peluang Gerindra memang masih terbuka. karena ada unsur DPD. Namun secara politik, koalisi pemerintah tentunya lebih mudah mengkonsolidasikan dukungannya di DPD dibandingkan dengan opisisi.

"Peluang gerindra, termasuk partai oposisi yang lain di MPR, sangat tergantung pada komunikasi politik dengan pak Jokowi dan koalisi pemerintah," tegas Adjie.

Di tempat terpisah, pengamat komunikasi politik Arif Susanto juga menilai,‎ niat Gerindra mendapatkan Ketua MPR tidak mudah untuk direalisasikan. Alasannya, resistensi anggota Koalisi Indonesia Kerja, terutama Golkar dan PKB, akan cukup kuat menimbang strategisnya posisi tersebut. Di sisi lain, bangunan koalisi mungkin menjadi lebih rentan akibat persaingan dalam koalisi dan rendahnya disiplin kepartaian.

"Meskipun tidak akan mudah untuk menerima Gerindra dalam koalisi pemerintah, bukan berarti bahwa kemungkinan tersebut mustahil. Kemungkinan ini mempersyaratkan bukan hanya penerimaan relatif oleh anggota koalisi, tetapi juga kemampuan Jokowi untuk mengendalikan sekutu, yang dapat seketika menjadi seteru. Jika tidak, hal ini hanya memberi beban tambahan bagi inefektivitas pemerintahan," kata Arif.

 



Sumber: Suara Pembaruan