PSI Minta Partai Politik Harus Punya Komitmen Antikorupsi

PSI Minta Partai Politik Harus Punya Komitmen Antikorupsi
Sekjen PSI Raja Juli Antoni mengenakan kaus merah bertuliskan "Partai Satu Istri" saat blusukan ke Pasar Tanjung, Jember, Jawa Timur, Rabu 30 Januari 2019. ( Foto: Beritasatu.com / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AMA Selasa, 30 Juli 2019 | 12:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Solidaritas Indonesai (PSI) meminta semua partai politik harus mempunyai komitmen antikorupsi sehingga tidak mencalonkan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020. Parpol harus menjadi garda terdepan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurut Sekjen PSI Raja Juli Antoni, jika partai mempunyai komitmen antikorupsi, maka permintaan KPK agar eks koruptor tidak dicalonkan menjadi kepala daerah menjadi permintaan yang mudah dan tidak terlalu sulit untuk diwujudkan.

“Saya kira permintaan atau usul KPK agar eks koruptor tidak dicalonkan menjadi kepala daerah adalah permintaan yang enteng-enteng saja. Selama parpol punya komitmen anti-korupsi, permintaan KPK itu permintaan enteng-enteng saja,” ujar Raja Juli Antoni di Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Menurut Raja Juli Antoni, partai politik menjadi salah satu lembaga yang bisa mencegah eks koruptor menjadi calon kepala daerah. Apalagi, kata dia, parpol mempunyai kader-kader terbaik dari kualitas dan integritas untuk dicalonkan menjadi kepala daerah atau pejabat publik.

“Mestinya parpol tidak keberatan sama sekali dengan permintaan ini (permintaaan KPK). Apa nggak ada lagi orang baik di negeri ini, sampai koruptor aja dicalonkan lagi jadi kepala daerah,” tandas dia.

Raja Juli Antoni menegaskan komitmen anti korupsi ini merupakan salah satu nilai yang dipegang dan dihidup oleh PSI. Bahkan, PSI lahir dengan dua komitmen penting, yakni anti intoleransi dan anti korupsi.

“Makanya, kemarin PSI sangat mendukung penuh PKPU yang melarang eks koruptor menjadi caleg dan PSI pun mengusung caleg-caleg yang memang bukan eks koruptor di semua tingkatan meskipun MA membatalkan ketentuan KPU tersebut. Itu kita lakukan sebagai wujud komitmen antikorupsi,” terang dia.

Wacana larangan eks koruptor menjadi calon kepala daerah mencuat setelah KPK menangkap Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang terjerat suap jual beli jabatan. Tamzil sebelumnya merupakan residivis kasus korupsi saat menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008. KPK mengusulkan agar partai politik tidak mencalonkan lagi kepala daerah yang merupakan mantan koruptor di Pilkada 2020.



Sumber: BeritaSatu.com