Parpol Kerap Abaikan Integritas, Kualitas, dan Moral Calon Pemimpin Daerah

Parpol Kerap Abaikan Integritas, Kualitas, dan Moral Calon Pemimpin Daerah
Bupati Kudus Muhammad Tamzil. ( Foto: ANTARA FOTO / M Risyal Hidayat )
Carlos KY Paath / WM Selasa, 30 Juli 2019 | 20:25 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Pakar politik Indria Samego menilai bahwa partai politik (parpol) kerap mengabaikan integritas, kualitas, dan moral dari calon pemimpin daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Pragmatisme kekuasaan masih begitu kuat di tubuh parpol.

“Partai pertimbangannya hanya menang pilkada. Bukan pentingkan integritas, kualitas kepemimpinan, dan moral dari calon yang diusung,” kata Indria, kepada SP, Selasa (30/7/2019).

Salah satu buktinya, menurut Indria, parpol tetap mengusung mantan narapidana korupsi atau koruptor maju pilkada.

“Untuk menang pilkada, jor-joran, dan yang punya uang kan biasanya koruptor,” tukas Indria.

Indria menyatakan, dibutuhkan komitmen seluruh parpol untuk tidak membuat aturan larangan eks koruptor mengikuti pilkada. Jangan sampai, lanjut Indria, ada aturan yang justru menimbulkan multitafsir.

“Jadi tegas saja. Mantan koruptor hukumnya haram untuk dipilih dan diusung. Enggak perlu debat lagi. Dasarnya dimuat dalam undang-undang pilkada. Syaratnya harus eksplisit. Melarang tersangka, mantan terpidana, terduga dan lain sebagainya,” ungkap Indria.

Indria menambahkan, seorang yang dijadikan tersangka pun faktanya masih bisa mengikuti pilkada, bahkan menang, dan dilantik. Hal ini yang semestinya mendapat perhatian serius dari pemangku kepentingan.

Indria menuturkan, Mahkamah Konstitusi (MK) membolehkan mantan narapidana maju pilkada.

“Dianggapnya itu (ikut pilkada) sebagai hak konstiusional warga negara. Semua orang diperluakuan sama. Karena putusan MK final mengikat kita tidak bisa berbuat banyak, tapi perlu dibuat regulasi yang benar-benar tidak bertentangan dengan konstitusi,” tegas Indria.

Di sisi lain, menurut Indria, masyarakat memang berkontribusi dengan memilih mantan koruptor. Meski begitu, lanjut Indria, masyarakat tidak bisa begitu saja disalahkan. Sebab, kurangnya informasi yang diterima.

“Kalau masyarakat tidak diberi tahu atau tidak diingatkan, ya mereka anggap sah-sah saja, apalagi hukum tidak melarang. Dari hulunya tidak ada larangan. Masyarakat kan hanya memilih yang disodorkan oleh partai atau koalisi,” ucap Indria.



Sumber: Suara Pembaruan