Parpol Harus Pagari Diri dari Calon Kepala Daerah Eks Koruptor

Parpol Harus Pagari Diri dari Calon Kepala Daerah Eks Koruptor
Andreas Hugo Pareira ( Foto: Antara/Reno Esnir )
Markus Junianto Sihaloho / WM Selasa, 30 Juli 2019 | 20:43 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengupayakan larangan eks napi kasus korupsi maju pilkada serentak, PDI Perjuangan menyatakan sudah terlebih dahulu melaksanakannya tanpa dipaksa aturan.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira menyatakan, PDI Perjuangan memang selalu berupaya teliti dalam mengusung calon-calon kepala daerah dalam pilkada.

"Karena partai juga tidak mau menanggung risiko bahwa caleg atau kepala daerah yang diusung, kemudian karena track record-nya yang mantan napi korupsi tidak terpilih," kata Andreas, Selasa (30/7/2019).

Persoalannya, kadang ada saja model calon kepala daerah atau caleg demikian yang lolos. Namun, dengan kasus seperti bupati Kudus yang kembali ditangkap KPK karena kasus korupsi, seharusnya pembelajaran track record calon kepala daerah ini juga disosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

"Sehingga masyarakat benar-benar menjadi sadar untuk tidak memilih siapa saja pejabat publik yang pernah terjerat kasus-kasus pidana korupsi," kata Andreas.

Sementara terkait desakan agar DPR RI mengubah undang-undang agar melarang mantan napi korupsi menjadi calon, ternyata aturan tersebut sudah pernah dibuat. Yakni aturan jeda 5 tahun. Namun ketiks digugat, Mahkamah Konstiusi (MK) memutuskan untuk membatalkannya.

"Keputusan MK harus tetap dihormati, karena final and binding," ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com