Hari Ini, MK Mulai Gelar RPH Bahas dan Putuskan Sengketa Pileg 2019

Hari Ini, MK Mulai Gelar RPH Bahas dan Putuskan Sengketa Pileg 2019
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) saat memimpin sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Yustinus Paat / JAS Rabu, 31 Juli 2019 | 10:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) mulai hari ini, Rabu, (31/7/ 2019) hingga Senin (5/8/2019) mendatang. Dalam RPH ini, hakim MK akan membahas dan memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019.

"Sekarang giliran Majelis Hakim membahas dan memutuskan dalam RPH yang digelar mulai pagi ini jam 08.00 WIB sampai beberapa hari ke depan," ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di Jakarta, Rabu (31/7/2019).

MK menggelar RPH setelah melakukan sidang pembuktian atau pemeriksaan alat bukti khususnya saksi dan ahli yang dihadirkan pemohon, termohon dan pihak terkait selama lima hari, sejak 23 Juli sampai 30 Juli 2019. Sidang pembuktian ini menggunakan sistem panel di mana sembilan hakim MK dibagi dalam tiga panel.

"Untuk memutus perkara, yang hadir sembilan hakim konstitusi. Jadi, RPH tidak menggunakan panel lagi, tetapi diikuti sembilan hakim," jelas Fajar.

Dalam memutuskan sengketa tersebut, hakim MK akan mencermati dan mempertimbangkan alat bukti, dalil-dalil dan fakta-fakta persidangan. Alat bukti yang kuat dalam sengketa PHPU adalah surat atau tulisan khusus dokumen-dokumen kepemiluan serta keterangan dari para pihak.

Fakta-fakta persidangan akan dipertimbangkan MK khususnya terkait keterangan para saksi dan ahli yang dinilai memperkuat dalil-dalil pemohon dalam pokok permohonannya.

Menurut Fajar, pembacaan putusan sengketa PHPU legislatif ini masih sesuai dengan yang dijadwalkan, yakni pada mulai tanggal 6 Agustus hingga 9 Agustus 2019. Setelah itu, salinan putusan bisa langsung diserahkan kepada para pihak dan dimuat pada laman MK hingga tanggal 14 Agustus 2018.

"Putusan sejauh ini sesuai agenda, mulai tangal 6 Agustus 2019 nanti," pungkas Fajar.

Sebagaimana diketahui, jumlah perkara PHPU legislatif yang teregister di MK sebanyak 260 perkara. Dalam putusan dismissal pada 22 Juli 2019 lalu, MK memutuskan 58 perkara tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sementara yang lanjut ke sidang pembuktian sebanyak 122 perkara.

Sisanya, sebanyak 80 perkara, dinyatakan MK hanya menunggu panggilan MK untuk dibacakan putusannya karena tidak memenuhi syarat formal pengajuan sengketa PHPU legislatif. Ke-80 perkara ini dinilai MK tidak memenuhi syarat tenggat waktu pengajuan sengketa, legal standing pemohon dan bukan kewenangan MK.



Sumber: BeritaSatu.com