Rekonsiliasi Tak Harus Bagi-bagi Kekuasaan

Rekonsiliasi Tak Harus Bagi-bagi Kekuasaan
Abdul Kadir Karding ( Foto: istimewa )
Hotman Siregar / FER Kamis, 1 Agustus 2019 | 17:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR, Abdul Kadir Karding, menyindir istilah rekonsiliasi yang ujung-ujungnya mengarah pada upaya bagi-bagi kekuasaan. Seharusnya, bagi-bagi kekuasaan sudah jelas sebelum mencalonkan Presiden.

"Bahwa siapa yang mendukung si A. Kalau dia menang maka dia berkuasa. Dan kalau dia kalah, dia tidak berkuasa. Harusnya dia oposisi,” kata Karding dalam diskusi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Anggota Komisi VIII DPR ini melanjutkan, sayangnya Undang-undang (UU) sistem ketatanegaraan tidak diatur secara jelas, apa itu oposisi atau koalisi. Menurut Karding, sejak pemerintahan Soeharto lengser, maka tidak ada lagi tradisi oposisi ataupun tradisi koalisi. Pasalnya, hal itu hanya ada dalam artian fungsional.

"Begini maksud saya, zaman pak SBY, itu yang tidak mendukung masuk lagi ke bapak SBY. Zaman pak Jokowi yang tidak mendukung masuk juga ke pak Jokowi. Jadi artinya, memang belum ada tradisi misalnya sejak awal fungsional oposisi, ya oposisi terus,” tandas Karding.

Lalu, kata Karding, apa tujuannya dilakukan Pemilihan Presiden (Pilpres). "Tetapi jangan salah paham. Bangsa ini bangsa besar dan kita masih berproses ke sana. Oleh karena itu butuh kearifan-kearifan dalam konteks akomodasi-akomodasi tertentu," jelas Karding.

Secara pribadi, Karding melihat, mungkin koalisi yang dimaksud itu adalah koalisi yang terbatas. "Tidak mungkin misalnya dia ambil di menteri, ngambil pula di MPR dan ngambil pula di DPR. Kemungkinan yang terjadi ini prediksi saya," jelasnya.

Karding mengambil contoh Gerindra. Di kabinet tidak, tetapi mungkin masuk di MPR dan DPR. Karena ada alat kelengkapan di DPR. "Tetapi kalau misalnya pun terjadi di kabinet juga. Ya memang pernah terjadi dan gak ada masalah juga," lanjut Karding.

"Cuma memang kalau kita mau bangun sistem yang mulai mendorong sejak awal fungsi-fungsi oposisi dan fungsi-fungsi koalisi. Sebenarnya sejak awal kita sudah harus kontrak. Besok ada dua calon. Ya sudah kalau anda menang, anda berkuasa. Kalau kami kalah, kami beroposisi. Itu yang betul. Jadi jangan jenis kelamin nggak jelas begini, transgender semua terus-menerus. Jadi repot," tegas Karding.



Sumber: Suara Pembaruan