Sengketa Pileg 2019

KPU Siap Jalankan Apapun Putusan MK

KPU Siap Jalankan Apapun Putusan MK
Ketua KPU Arief Budiman menunjukkan alat bukti KPU dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden 2019, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (12/6/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Yustinus Paat / FER Kamis, 1 Agustus 2019 | 22:38 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan, pihaknya akan menghormati apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019. KPU, akan menjalankan apapun yang diputuskan MK.

"Kami tunggu saja. Apa pun keputusannya, tetap kami jalankan," ujar Arief Budiman di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Arief mengatakan, jika MK tidak memerintahkan KPU melakukan sesuatu atau menolak gugatan pemohon, maka KPU akan melanjutkan ke tahapan pemilu selanjutnya, yakni penetapan jumlah kursi dan calon anggota legislatif (Caleg) terpilih.

"Kalau tidak ada perintah lain-lain (dalam putusan) ya akan kami lanjutkan (ke tahapan selanjutnya), yaitu penetapan caleg dan penghitungan kursi," tandas Arief.

Saat ini, MK masih melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) terhadap 122 perkara PHPU legislatif hingga tanggal 5 Agustus 2019. Dalam RPH ini, hakim MK akan membahas dan memutuskan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019. MK akan membacakan putusan PHPU Pileg pada tanggal 6 Agustus sampai 9 Agustus 2019.

Sebagaimana diketahui, jumlah perkara PHPU legislatif yang terdaftar dalam registrasi di MK sebanyak 260 perkara. Dalam putusan dismissal pada 22 Juli 2019 lalu, MK memutuskan 58 perkara tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sementara yang lanjut ke sidang pembuktian sebanyak 122 perkara.

Sisanya, sebanyak 80 perkara, dinyatakan MK hanya menunggu panggilan MK untuk dibacakan putusannya karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan sengketa PHPU legislatif. Kedelapanpuluh perkara dinilai MK tidak memenuhi syarat tenggat waktu pengajuan sengketa, legal standing pemohon dan bukan kewenangan MK.



Sumber: BeritaSatu.com