KPU Sebut 196 Daerah Sudah Tetapkan Caleg DPRD Terpilih

KPU Sebut 196 Daerah Sudah Tetapkan Caleg DPRD Terpilih
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik ( Foto: Beritasatu )
Yustinus Paat / FER Kamis, 1 Agustus 2019 | 22:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik mengungkapkan, sebanyak 196 daerah yang tersebar di 21 provinsi, sudah menetapkan calon anggota legislatif (caleg) DPRD terpilih.

"Sebanyak 196 kabupaten/kota sudah menetapkan kursi dan caleg (DPRD) terpilih," kata Evi dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu.com, di Jakarta, Kamis (1/8/2019).

Evi menyebutkan, ke-21 tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat dan Kalimantan Utara.

Meski demikian, lanjut Evi, masih ada sejumlah daerah yang belum dapat menetapkan jumlah kursi dan caleg DPRD terpilih. Pasalnya, daerah-daerah itu masih diperkarakan dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang belum bisa menetapkan kursi dan calon terpilih adalah yang masih belum ada pembacaan putusannya pada tanggal 22 Juli lalu (putusan dismissal), dan yang lanjut kepada pemeriksaan yang menunggu di putusan akhir pembacaannya tanggal 6-9 Agustus," pungkas Evi.

Sebagai informasi, saat ini MK sedang melakukan Rapat permusyawaratan hakim (RPH) terhadap 122 perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019 hinggal tanggal 5 Agustus. MK akan membacakan putusan PHPU legislatif pada tanggal 6 sampai 9 Agustus 2019.

Sebagaimana diketahui, jumlah perkara PHPU legislatif yang teregister di MK sebanyak 260 perkara. Dalam putusan dismissal pada 22 Juli 2019 lalu, MK memutuskan 58 perkara tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian. Sementara yang lanjut ke sidang pembuktian sebanyak 122 perkara.

Sisanya, sebanyak 80 perkara, dinyatakan MK hanya menunggu panggilan MK untuk dibacakan putusannya karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan sengketa PHPU legislatif. Ke-80 perkara dinilai MK tidak memenuhi syarat tenggat waktu pengajuan sengketa, legal standing pemohon dan bukan kewenangan MK.



Sumber: BeritaSatu.com