KPU dan Bawaslu Usulkan Perppu Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

KPU dan Bawaslu Usulkan Perppu Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada
Viryan Azis. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / FER Kamis, 1 Agustus 2019 | 23:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) sama-sama mengusulkan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang eks narapidana kasus korupsi menjadi calon kepala daerah pada pilkada 2020. KPU-Bawaslu menilai perppu bisa menjadi terobosan untuk mengatasi persoalan korupsi kepala daerah.

Baca Juga: KPU Bakal Masukkan Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada ke PKPU

Komisioner KPU, Viryan Azis, menilai Perppu ini sangat penting dan mendesak untuk mengatasi persoalan darurat korupsi di berbagai daerah. Menurut dia, perppu sangat memungkinkan sehingga terdapat dasar hukum yang kuat untuk melarang eks koruptor menjadi calon kepala daerah.

"Dalam kondisi seperti ini, bisa dengan pemerintah mengeluarkan Perppu yang melarang mantan napi korupsi mencalonkan diri. Hal tersebut karena kondisi darurat korupsi yang terjadi di berbagai daerah," ujar Viryan ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/8/2019).

Baca Juga: Parpol Harus Pagari Diri dari Calon Kepala Daerah Eks Koruptor

Komisioner KPU yang lain, Ilham Saputra, juga mengaku bahwa KPU sangat mendukung usulan adanya perppu larang eks koruptor menjadi calon kepala daerah. Menurut Ilham, perppu ini akan menjadi dasar hukum yang kuat sehingga tidak terulang lagi persoalan ketika KPU melarang eks koruptor menjadi caleg di Pileg 2019.

"Maka kita harus cari dasar hukumnya agar kejadian kemarin tidak terjadi lagi. Kemauan itu tetap ada di KPU," ungkap Ilham.

Ilham menceritakan, sebelumnya KPU sudah mencoba merealisasikan larangan eks koruptor dalam pencalonan caleg di Pemilu 2019. Namun, pengaturan KPU tersebut dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA).

"Sehingga itu bukan lagi sekedar wacana, kami pun sudah membuat peraturan KPU (PKPU Nomor 20 Tahun 2018). Namun, kemudian diuji materi ke MA. Hasil uji materi kemudian aturan tersebut kami hapus," jelas Ilham.

Dikonfirmasi secara terpisah, anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, mengaku setuju jika diterbitkan perppu larangan eks koruptor menjadi calon kepala daerah. Menurut Afif, perppu tersebut adalah terobosan hukum mengatasi persoalan korupsi di daerah.

"Perppu itu bisa menjadi terobosan. Dan itu bisa dipahami sebagai komitmen antikorupsi (dari sisi pemerintah)," kata Afif.

Namun, Bawaslu, kata Afif menekankan adanya dasar hukum yang kokoh agar larangan eks koruptor ini bisa terealisasikan. Menurut dia, dasar hukum yang kuat bisa mengantisipasi kejadian seperti pada Pileg 2019 di mana MA membatalkan ketentuan KPU yang melarang eks koruptor menjadi caleg karena PKPU dinilai bertentangan dengan UU Pemilu.

"Jadi, (pengaturan larangan eks koruptor menjadi calon kepala daerah) harus berdasar UU atau aturan yang kokoh," pungkas Afif.



Sumber: BeritaSatu.com