Begini Cara Hakim MK Bahas dan Putuskan Sengketa Pileg 2019

Begini Cara Hakim MK Bahas dan Putuskan Sengketa Pileg 2019
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi dua hakim konstitusi Enny Nurbaningsih (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) saat memimpin sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 di gedung MK, Jakarta, Kamis (11/7/2019). ( Foto: ANTARA FOTO / Reno Esnir )
Yustinus Paat / JAS Jumat, 2 Agustus 2019 | 09:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) sedang menggelarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) atas perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif hingga tanggal 5 Agustus 2019 mendatang. Dalam RPH ini, hakim MK akan membahas dan memutuskan perkara PHPU legislatif 2019.

Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan cara sembilan hakim MK membahas dan memutuskan 260 perkara PHPU dalam RPH. Pertama, kata Fajar, RPH dihadiri oleh sembilan hakim MK dan terlibat dalam menilai masing-masing perkara secara mandiri.

"Sebelum membahas dan memutuskan perkara, masing-masing panel akan memberikan laporan status perkara yang ditangani selama proses persidangan," ujar Fajar di Jakarta, Jumat (2/8/2019).

Dalam proses persidangan, sembilan hakim MK dibagi dalam tiga panel. Panel I terdiri atas Anwar Usman selaku ketua, dengan anggota Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat. Panel II diketuai oleh Aswanto, dengan anggota Saldi Isra dan Manahan MP Sitompul.

Untuk Panel III diketuai oleh I Dewa Gede Palguna, dengan anggota Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams.

"Masing-masing panel akan menyampaikan perkara-perkara yang ditangani termasuk bagaimana keterangan para saksi dan ahli baik yang dihadirkan pemohon, termohon, pihak terkait dan jajaran Bawaslu," terang Fajar.

Setelah itu, kata Fajar, sembilan hakim MK membahas perkara tersebut satu per satu sesuai dengan partai dan provinsinya. Dalam pembahasan tersebut, hakim MK akan menilai alat-alat bukti dari para pihak, mulai dari alat bukti surat atau dokumen, keterangan para pihak, keterangan saksi dan ahli serta alat bukti lainnya yang disampaikan para pihak ke MK.

"Jadi, putusan para hakim tentunya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang ada. Hakim tidak memutuskan perkara atas dasar suka atau tidak suka termasuk memutuskan perkara secara subyektif. Yang dipertimbangkan adalah fakta persidangan dan alat bukti," ungkap Fajar.

Dalam menilai dan memutuskan perkara, sembilan hakim MK bersifat mandiri, independen dan tidak bisa saling memengaruhi. Karena itu, kata dia, kadang dalam putusan disebutkan ada hakim yang berbeda pendapat atau dissenting opinion.

"Kemudian, hakim memutuskan perkara melalui musyawarah mufakat dan voting. Jika tidak bulat dalam menilai satu perkara, maka perkara tersebut akan diputuskan melalui voting," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com