PKS Usul Larangan Eks Koruptor Jadi Calon Kepala Daerah Diatur dalam UU Pilkada

PKS Usul Larangan Eks Koruptor Jadi Calon Kepala Daerah Diatur dalam UU Pilkada
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera ( Foto: ANTARA )
Yustinus Paat / JAS Jumat, 2 Agustus 2019 | 09:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku setuju jika larangan mantan terpidana kasus korupsi atau eks koruptor menjadi calon kepala daerah diatur dalam UU Pilkada. Pasalnya, larangan tersebut harus mempunyai landasan yuridis yang kokoh sehingga tidak mudah dibatalkan oleh lembaga pengadilan.

"Paling baik revisi UU agar kokoh," ujar Mardani dalam keterangannya, Jumat (2/8/2019).

Karena itu, kata Mardani, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada harus direvisi. Apalagi, kata dia revisi tersebut merupakan keniscayaan. Menurut dia, terdapat sejumlah revisi yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Pilkada tersebut.

"Revisi UU Pilkada sebuah keniscayaan. Bukan hanya memasukkan poin larangan koruptor tapi juga menurunkan syarat 20 persen. Ide 5 persen syarat daftar Pilkada saya ajukan agar tidak ada 'kawin paksa' untuk syarat 20 persen," tutur dia.

Mardani mengakui, bahwa tidak menutup kemungkinan ada pihak yang menolak pengaturan larangan eks koruptor di UU Pilkada. Salah satu alasan pihak yang menolak adalah hak politiknya tidak sedang dicabut.

"Dan pasti ada yang menolak. Biasa selalu ada tesis, antitesis, dan sintesis. Yang menolak beralasan hak politik mereka tidak sedang dicabut. Saya yang mendukung (larangan eks koruptor) beralasan, hak publik di atas hak pribadi," tegas dia.

Selain pengaturan di UU Pilkada, lanjut Mardani, yang penting juga adalah edukasi publik. Menurut dia, perlu ada pendekatan khusus agar rakyat cerdas sehingga tidak memilih eks koruptor.

"Banyak napi koruptor terpilih kembali karena edukasi pemilih belum berjalan. Demokrasi perlu masyarakat cerdas," ungkap Mardani. 



Sumber: BeritaSatu.com