KPU Sebut 85 Caleg DPR Terpilih Golkar Sudah Serahkan LHKPN

KPU Sebut 85 Caleg DPR Terpilih Golkar Sudah Serahkan LHKPN
Pemilu 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo )
Yustinus Paat / JAS Jumat, 2 Agustus 2019 | 11:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner KPU Ilham Saputra mengungkapkan semua calon anggota legislatif DPR terpilih dari Partai Golkar telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ilham menyebutkan jumlahnya sebanyak 85 caleg DPR RI terpilih.

"Sekarang baru Golkar yang LHKPN calegnya sudah lengkap. Golkar untuk DPR sudah lengkap," ujar Ilham saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (2/8/2019).

Meskipun 85 caleg terpilih dari Partai Golkar telah menyerahkan LHKPN, menurut Ilham, jumlah tersebut bisa saja berubah. Pasalnya, sampai saat masih ada proses sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitusi.

"Golkar sudah 85 (caleg terpilih), tetapi kita tidak tahu apakah nanti ada perubahan orang yang duduk di kursi itu, soal perubahan sebab putusan MK. Ternyata di MK bukan si A yang duduk di kursi, ya nanti kita ubah," terang dia.

KPU, kata Ilham, terus mengecek laporan LHKPN dari para caleg DPR terpilih dari partai politik peserta pemilu. Paling lambat penyerahan LHKPN, tutur Ilham, tujuh hari setelah penetapan caleg terpilih oleh KPU.

"Kan nanti itu diserahkan maksimal tujuh hari sebelum penetapan dan penetapan kan Oktober 2019. Kita juga minta semua parpol untuk segera lengkapi LHKPN (caleg) mereka," ungkap dia.

Lebih lanjut, Ilham mengatakan KPU masih menunggu putusan MK atas sengketa PHPU Pileg. Pascaputusan MK nantinya KPU langsung menghitung perolehan kursi partai dan menetapkan jumlah kursi dan caleg DPR terpilih.

"Kita nggak ada persiapan apa-apa (hanya tunggu putusan MK). Kan sudah ada ketetapan rumusannya. Kan juga secara internal parpol sudah hitung sendiri juga," pungkas dia.

Ketentuan LHKPN ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD

Pada ayat (1) berbunyi, dalam hal bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada
instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Ayat (2), Tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada KPU,
KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ayat (3), Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada Presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan Gubernur.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, mengingatkan semua calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Pemilu 2019 untuk segera menyerahkan bukti laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ketentuan tersebut, berlaku untuk semua caleg DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota, dan calon anggota DPD di seluruh Indonesia.

"Ketentuan ini berlaku untuk caleg DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan calon anggota DPD yang telah ditetapkan sebagai calon terpilih," ujar Pramono ketika dikonfirmasi, Minggu (28/7/2019).

Jika caleg terpilih tidak menyerahkan bukti LHKPN sebagaimana batas akhir yang ditetapkan, maka caleg tersebut bisa ditunda pelantikannya. "Jika tidak menyerahkan bisa ditunda pengusulan pelantikannya. Jadi bukan dibatalkan pelantikannya," tandas Pramono.



Sumber: BeritaSatu.com