PSI Kecam Penyerangan dan Perusakan Kantor DPD PSI Kabupaten Puncak

PSI Kecam Penyerangan dan Perusakan Kantor DPD PSI Kabupaten Puncak
Grace Natalie. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / AO Jumat, 2 Agustus 2019 | 16:06 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam penyerangan rumah sekaligus Kantor Sekretariat DPD PSI Kabupaten Puncak, Papua. PSI menduga hal ini dilakukan oleh pendukung caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bison Lokbere terkait sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif di Mahkamah Konstitus.

“Kami, para kuasa hukum PSI, mengutuk keras penyerangan tersebut. Bagaimana kita hendak membangun demokrasi dan negara hukum, bila ketika sengketa sedang diselesaikan di dalam gedung MK dengan cara yang beradab, pada saat bersamaan di luar sana hendak diselesaikan dengan cara yang biadab? Kita harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar kuasa hukum PSI dari Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia (Jangkar Solidaritas) Heriyanto dalam keterangan pers, Jumat (2/8/2019)

Penyerangan terjadi, kata Heriyanto, saat pengurus DPD PSI Kabupaten Puncak, Papua, sedang berada di Jakarta untuk menggugat hasil Pemilu 2019 untuk DPRD Kabupaten Puncak di Mahkamah Konstitusi. PSI merasa “kecurian” hingga ribuan suara.

Ketua DPD PSI Kabupaten Puncak, Naomi Wafom menceritakan, puluhan orang yang diduga pendukung caleg PKS Kabupaten Puncak itu mendatangi rumahnya, yang juga difungsikan sebagai Sekretariat DPD PSI, di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, pada Senin (29/7/2019) sekitar pukul 18.30 WIT.

Sembari mengancam akan membunuh Saulinus Murib, suami Naomi Wafom, jika Naomi tidak mencabut gugatan PSI atas hasil Pemilu di Dapil Puncak 3, Distrik Pogoma, kata Naomi, gerombolan tersebut menyerang dan merusak rumah itu dengan senjata tradisional berupa parang dan anak panah.

"Bahkan, seorang pelaku diduga kuat ditengarai salah satu kepala kampung. Akibat aksi itu, rumah kami rusak parah dan seluruh anggota keluarga terpaksa mengungsi," ungkap Naomi.

Naomi meminta pendukung dan caleg bersangkutan tidak melakukan tindakan sepihak dalam menyelesaikan sengketa suara. Dia tak ingin sengketa hasil Pemilu yang sedang bergulir di MK itu memicu pecahnya perang antarsuku di Kabupaten Puncak.

“PKS jangan main api, deh. Kita tahu, konflik politik di Papua bisa saja memantik konflik suku atau perang suku. Karena itu, kami di Jakarta sedang berjuang di jalur hukum di MK,” ujar dia.

Naomi juga meminta Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Pelinus Balinal, yang juga adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Puncak, untuk turut bertanggung jawab memelihara kondusivitas keamanan di sana.

“Wakil Bupati harus ikut bertanggung jawab memastikan kondusivitas keamanan daerahnya dan wajib menghormati proses PHPU di MK yang sedang berjalan, demi keamanan kita semua di sana,” kata Naomi. “Saya menuntut penegakan hukum atas penyerangan ini. Semua pelaku dan yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambah Naomi.

Jubir PSI Bidang Hukum, Surya Tjandra, menegaskan DPP PSI tidak akan tinggal diam. Dia menuturkan, sementara gugatan PHPU bernomor 203-11-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu masih menunggu sidang putusan MK awal Agustus ini, PSI akan berkoordinasi dengan pihak keamanan dalam rangka penegakan dan perlindungan hukum.

“DPP PSI akan memantau dan berkoordinasi dengan penegak hukum agar kasus ini diusut tuntas, dan tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari. Sementara proses hukum ini masih berjalan di MK, kami meminta semua pihak untuk menahan diri dari anarkisme,” kata Surya.



Sumber: BeritaSatu.com