KPU Akan Perhatikan Peringatan MK soal Panitia Ad Hoc Pemilu

KPU Akan Perhatikan Peringatan MK soal Panitia Ad Hoc Pemilu
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arif Budiman (tiga kiri), didampingi lima Komisioner KPU (kiri ke kanan), Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan, dan Evi Novida Ginting Manik. ( Foto: Beritasatu Photo / SP/Joanito De Saojoao. )
Yustinus Paat / JAS Sabtu, 3 Agustus 2019 | 19:47 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memperhatikan peringatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) soal rekrutmen panitia ad hoc pemilu mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK).

MK memberikan peringatan kepada KPU karena ternyata beberapa panitia ad hoc justru menjadi saksi pemohon sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) legislatif 2019.

"Ya, kita perhatikan peringatan MK tersebut karena itu penting sebagai evaluasi kita," ujar Ilham di Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Menurut Ilham, sebenarnya tidak ada larangan bagi mereka (panitia ad hoc) menjadi saksi pemohon. Namun, kata dia, secara etika dan prinsip tidak baik.

"Prinsipnya memang secara etika tidak baik. Tetapi mereka bersaksi ketika mereka tidak menjabat lagi sebagai aparat lembaga ad hoc," tandas dia.

Ilham mengatakan peringatan MK akan mendorong KPK lebih selektif dalam merekrut panitia ad hoc. Pasalnya, keberadaan serta fungsi dan tugas mereka sangat penting dalam penyelenggaraan proses pemilu.

Apalagi, lanjut Ilham, pada tahun 2020, KPU akan menyelenggarakan pilkada serentak di 270 daerah. Ilham berharap penyelenggara pemilu tidak menjadi sumber konflik dan masalah.

"Penyelenggara pemilu, harus jadi penyelenggara yang baik sehingga tidak terjadi potensi konflik akibat kesalahan penyelenggara pemilu. Itu harus diantisipasi dengan baik," ungkap dia.

KPU, kata Ilham juga akan memperkuat bimbingan teknis terpadu. Bahkan, tutur dia, KPU akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan bimtek terhadap penyelenggara pemilu.

"Mungkin juga kita akan bekerja sama dengan Bawaslu terkait dengan, mana saja yang boleh dan enggak boleh sehingga tidak ada lagi dualisme atau interpretasi lain terhadap peraturan yang ada atau PKPU yang ada," pungkas Ilham.

Sebelumnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan KPU agar berhati-hati dalam merekrut petugas ad hoc pemilu mulai dari KPPS, PPS dan PPK dalam penyelenggaraan pemilu. Arief meminta KPU benar-benar mencari petugas ad hoc yang benar-benar berintegritas dan berkualitas.

Arief menyampaikan hal ini sebagai evaluasi lantaran sejumlah petugas ad hoc pemilu yang justru menjadi saksi pihak pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) Legislatif 2019 di Mahkamah Konstitusi. Padahal yang digugat adalah KPU dan jajarannya sebagai pihak termohon dalam sengketa tersebut.

“KPU juga kalau merekrut KPPS, PPS, PPK juga harus hati-hati betul ya. Itu jadi pelajaran. Jangan setiap orang bisa menjadi anggota KPPS, harus direkrut yang betul berintegritas,” ujar Arief Hidayat saat memeriksa saksi pemohon dalam sengketa PHPU DPR-DPRD Provinsi Jambi Tahun 2019 yang diajukan PKB di Ruang Sidang Gedung MK, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Arief menegaskan bahwa pemilu merupakan momentum yang strategis untuk memilih orang-orang yang menjadi pemimpin bangsa baik yang di legislatif maupun di eksekutif. Karena itu, dia berharap para penyelenggaranya di semua tingkatan benar-benar orang yang berintegritas dan berkualitas sehingga di kemudian hari tidak terjadi bahwa anggotanya justru menjadi saksi dari pihak lain seperti kasus sengketa Pileg di MK.

“Pemilu itu paling strategis karena itu dibutuhkan orang yang berintegritas untuk menjalankan pemilu, apakah itu di tingkat paling atas, nasional sampai tingkat bawah, TPS. Begitu juga Bawaslu, betul-betul orang yang berintegritas. Kalau tidak, kayak seperti ini,” pungkas Arief Hidayat.



Sumber: BeritaSatu.com