Kinerja Demokrasi Turun, Pengamat: Ada Banyak Masalah yang Mempengaruhi

Kinerja Demokrasi Turun, Pengamat: Ada Banyak Masalah yang Mempengaruhi
Pendiri SMRC, Saiful Mujani (kanan), Dosen Paramadina Graduate School, Abdul Malik Gismar (kiri) dan Peneliti Utama Bidang Politik LIPI, Mochtar Pabottingi (tengah) saat acara Diskusi Publik "Meredupnya Demokrasi Di Indonesia" di Jakarta, Minggu (4/8/2019). ( Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR )
Yeremia Sukoyo / WM Minggu, 4 Agustus 2019 | 20:59 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com  - Indonesia menunjukkan penurunan kinerja demokrasi yang serius dalam tujuh tahun terakhir. Kondisi tersebut tertuang dalam hasil penelitian lembaga internasional Freedom House.

Dalam hasil penelitian Freedom House, pada 2005-2012 Indonesia dinilai telah mencapai indeks kebebasan "sepenuhnya bebas". Indeks tersebut merupakan indeks tertinggi sebuah negara demokrasi, yang artinya kualitas demokrasi di Indonesia adalah yang terbaik di ASEAN dan berada satu grup dengan negara-negara demokratis lainnya di Asia, seperti India, Jepang, dan Korea Selatan.

Namun sejak 2013, skor indeks kebebasan di Indonesia terus menurun sehingga sekarang dinilai hanya "sebagian bebas". Ada sejumlah hal yang dianggap menjadi pemicu turunnya indeks tersebut, seperti kuatnya diskriminasi terhadap kalangan yang dianggap minoritas.

Senior Lecturer Paramadina Graduate School, Abdul Malik Gismar menjelaskan, sedikitnya ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menjaga kestabilan demokrasi di Indonesia.

"Benar soul-nya demokrasi itu kebebasan, tapi untuk menjaga demokrasi stabil perlu hal lain. Yang saya angkat ada tiga hal, paling tidak yang saya anggap missing atau sangat penting di Indonesia saat ini," kata Abdul Malik Gismar, dalam diskusi "Meredupnya Demokrasi di Indonesia", di kantor SMRC jakarta, Minggu (4/8/2019).

Persoalan pertama, yakni menyangkut legitimacy. Legitimasi tersebut bisa dipengaruhi beberapa hal, di antaranya seperti election dalam Pemilu. Pemilu yang fair, adil sangat penting untuk memberikan legitimasi kepada orang-orang yang akan berkuasa.

"Tapi ada legitimasi berikutnya yang harus dipikirkan, bahwa yang dipilih betul menyuarakan aspirasi yang memilih," katanya.

Persoalan kedua yakni efective goverment atau pemerintahan efektif yang betul-betul dapat memastikan bahwa kesejahteraan rakyat terjamin. Diantaranya seperti kebutuhan sekolah, kesehatan, ekonomi dan lain sebagainya.

"Kalau ekonominya tidak baik, demokrasi digugat. Kalau ada kriminalitas tinggi demokrasi digugat. Jadi demokrasi perlu efective goverment dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat," ujarnya.

Persoalan lainnya yakni terkait civic vitues yang berhubungan dengan persoalan toleransi, pendidikan politik secara umum, dan lain sebagainya.

"Jadi civic virtues, adab bernegara harus juga dipikirkan, dipertimbangkan untuk bisa bangun demokrasi yang baik," katanya.

Persoalan lainnya yang tidak kalah penting untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia tentunya juga dipegang oleh partai politik. Parpol jugalah yang menentukan akan dibawa ke arah mana bangsa Indonesia melalui pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat.



Sumber: Suara Pembaruan