Demokrat Nilai Wacana Dihidupkannya GBHN Harus Dikaji

Demokrat Nilai Wacana Dihidupkannya GBHN Harus Dikaji
Syarief Hasan. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / WM Senin, 12 Agustus 2019 | 19:53 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com – Wacana agar menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu dikaji mendalam. GBHN penting agar perencanaan pembangunan disusun jangka panjang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum (waketum) Partai Demokrat (PD), Syarief Hasan, kepada SP, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

“Usulan dihidupkannya kembali GBHN harus betul-betul dikaji. Sebab GBHN ini bicara perencanaan yang sifatnya jangka panjang,” kata Syarief.

Pada dasarnya, menurut Syarief, partainya mendukung wacana tersebut. Dengan GBHN, lanjut Syarief, pembangunan nasional dapat berlangsung secara berkesinambungan. Presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih harus menjalankan GBHN.

“Kami sepakat saja, tapi sekali lagi harus dikaji lebih dalam supaya hasilnya benar-benar bermanfaat bagi bangsa. GBHN penting supaya calon presiden tidak janji macam-macam atau keluar dari GBHN. Meski strategi yang dimiliki calon presiden berbeda,” ungkap Syarief.

Syarief juga menuturkan, UUD 1945 perlu diamendemen untuk merealisasikan wacana tentang GBHN. Syarief berharap agar amandemen tersebut tidak melebar. Misalnya, presiden dan wakil presiden (wapres) dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Kemungkinan amendemen melebar itu ada dan pasti. Siapa bisa jamin tidak meluas sampai ke pemilihan presiden dan wapres (pilpres) di MPR? Karenanya perlu komitmen dari seluruh anggota MPR. Jangan sampai begitu amandemen lalu melebar,” ucap Syarief.

Syarief menambahkan, pilpres secara langsung seperti yang dilaksanakan sejak 2004 sudah ideal dan demokratis.

“Kalau bagi kami, presiden dan wapres itu harus dipilih rakyat secara langsung. Kenapa? Karena rakyat punya hak menentukan pemimpinnya,” tegas Anggota Komisi I DPR tersebut.

Di sisi lain, Syarief menilai bahwa mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara kurang tepat. Sebab berpotensi melemahkan sistem check and balances atau keberimbangan antarlembaga tinggi negara.



Sumber: Suara Pembaruan