Sidang Tahunan Optimal Bila MPR Dikuatkan

Sidang Tahunan Optimal Bila MPR Dikuatkan
Politisi PAN, Saleh Partaonan Daulay. ( Foto: PAN )
Hotman Siregar / MPA Senin, 12 Agustus 2019 | 20:06 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Sekretaris Fraksi PAN di MPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memastikan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI tidak bisa optimal karena hanya kegiatan seremonial yang berlangsung satu tahun sekali.

“Saya akan mengeluarkan apa yang ada di pikiran saya tentang optimalisasi ini dan apa yang sudah dilakukan oleh MPR terkait dengan hal tersebut,” kata Saleh dalam Diskusi Empat Pilar MPR “Optimalisasi Pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI” di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Pertama, sambung Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini, bahwa pengetahuan umum, fungsi MPR sekarang ini sudah tidak seperti dulu lagi kekuatannya. Sekarang ini malah dua saja. Yaitu membuat Sidang Tahunan MPR dan kedua melaksanakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan.

Jadi kalau hanya itu fungsi dari MPR, ini sangat-sangat tidak efektif. Maka kalau ditanya, bagaimana semestinya yang dilakukan di dalam sidang-sidang MPR atau tidak sidang tahunan MPR, maka yang perlu dilakukan adalah, pertama perlu penguatan dulu terhadap kelembagaan MPR.

“Bagaimana cara menguatkannya. Kita kembalikan lagi kewenangan-kewenangan yang dulu sudah pernah ada di MPR. Salah satu contoh misalnya tentang pembentukan Garis-garis Besar Haluan Negara atau haluan negara dalam bentuk garis-garis besar,” jelasnya.

Jadi sekarang ini, haluan negara ini atau GBHN sudah tidak maksimal atau tidak fungsional dipakai lagi di dalam sistem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Karena sudah ada apa yang disebut dengan RPJM ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

“Kalau kita lihat di jaman periodenya SBY, itu masih ada memadukan antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia katakanlah berimbang. Tetapi pada masa periode pertama Jokowi memang kelihatan sekali dan drastis sekali. Pembangunan infrastrukturnya luar biasa besar dan kalau dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia yang pada priode pertama, agak kurang seimbang.

Kemudian, kalau ini nanti berganti Rezim pada priode yang akan datang dan kebetulan Jokowi kembali terpilih lagi pada Priode kedua. “Saya khawatir apa yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi saat ini, itu berubah lagi arahnya,” papar Saleh.

Semestinya di dalam GBHN dalam garis-garis besar haluan negara, itu sudah ada arah pembangunannya. Jadi siapapun presidennya tetap harus mengacu ke situ. Sehingga arah pembangunan menjadi satu arah,

“Namanya GBHN itu tidak mesti detail. Jadi GBHN itu kan tidak mesti seperti membangun jalan, bandara dan sebagainya. Tetapi dia ada garis-garis besarnya atau pokok pikirannya yang harus diikuti siapapun Presidennya, siapapun yang memerintah,” kata Saleh.



Sumber: Suara Pembaruan