PDI Perjuangan Buka Opsi Penentuan Pimpinan MPR Secara Mufakat

PDI Perjuangan Buka Opsi Penentuan Pimpinan MPR Secara Mufakat
Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah), bersama Menpan RB Syarifuddin, dan Menkumham Yasona Laoly (kanan), tiba sebagai tamu undangan dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Bali, Kamis 8 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Novy Lumanauw / WM Senin, 12 Agustus 2019 | 20:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  – PDI Perjuangan membuka opsi bagi partai politik (parpol) koalisi pemerintah dan nonpendukung pemerintah untuk memilih pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara musyawarah mufakat.

Opsi itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, yang juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly seusai menghadiri rapat terbatas Kabinet Kerja, di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Ia mengatakan, solusi terbaik dalam penentuan pimpinan MPR Republik Indonesia sebaiknya ditempuh partai pendukung koalisi pemerintah dan parpol nonkoalisi secara musyawarah dan mufakat.

“Ya, kita serahkan saja nanti kepada partai koalisi. Kalau boleh, musyawarah mufakat dulu, jangan ada voting. MPR adalah majelis permusyawaratan rakyat,” kata Yasonna.

Ia meyakini, seluruh partai politik, termasuk yang bukan pendukung pemerintah akan duduk bersama untuk menentukan pimpinan MPR.

“Ya, duduk bersama saja. Artinya, musyawarah mufakat. Jadi kita harapkan, MPR yang dulunya sebagai lembaga tertinggi sekarang menjadi lembaga negara. Tetapi prinsipnya sebagai lembaga negara di mana ada DPD dan DPR, yang bersatu menjadi anggota majelis. Ya, dalam penentuan pimpinan tentu ada baiknya duduk bersama,” katanya.



Sumber: Investor Daily