Daripada Hidupkan Kembali GBHN, Lebih Baik Berdayakan SPPN

Daripada Hidupkan Kembali GBHN, Lebih Baik Berdayakan SPPN
Konsep PDIP Beri Kewenangan MPR Tetapkan GBHN ( Foto: Youtube.com/BeritaSatu / BSTV )
Robertus Wardi / WM Senin, 12 Agustus 2019 | 20:41 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat komunikasi politik Arif Susanto menilai, tidak ada alasan memadai untuk melakukan amendemen UUD 1945, terutama terkait gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN.

Alasannya, pertama, telah ada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang lebih sistematis dan partisipatori dibandingkan GBHN. Kedua, kewenangan penyusunan GBHN oleh MPR membuka peluang kembalinya MPR sebagai lembaga tertinggi negara, yang dapat menggoyahkan presidensialisme.

"Sebagai acuan kerja berkesinambungan pemerintahan dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang, SPPN disusun penyelenggara negara bersama masyarakat. Perbaikan rencana pembangunan jauh lebih mendesak dibandingkan mengamendemen UUD 1945 hanya untuk mengembalikan kendali elite terhadap arah pemerintahan," kata Arif, kepada SP, di Jakarta, Senin (12/8/2019).

Ia menilai, jika MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara, hal itu menafikan makna penting Pemilu langsung. Mekanisme checks and balances dengan kedudukan setara di antara Presiden dan DPR maupun DPD juga akan terganggu. Pada saat yang sama, hal ini dapat menumbuhkan ketergantungan politik presiden kepada MPR.

Menurut analis politik dari Exposit Strategic ini, penguatan presidensialisme yang stabil dan efektif lebih menjadi kebutuhan dibandingkan penguatan peran MPR. Dalam dua dekade terakhir, pemerintahan yang stabil dihasilkan oleh akomodasionisme politik. Ini membuat presiden kerap tersandera kepentingan DPR dan partai-partai politik.

"Beban tersebut dapat bertambah apabila MPR berkewenangan mendikte presiden lewat GBHN," kata Arif yang juga pengajar pada Universitas Paramadina Jakarta ini.

 



Sumber: Suara Pembaruan