7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Mengembalikan GBHN

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Mengembalikan GBHN
Jimmy Z Usfunan, Pengajar Ilmu Tata Negara Universitas Udayana, Bali. ( Foto: Istimewa )
Asni Ovier / AO Selasa, 13 Agustus 2019 | 15:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Wacana amendemen terbatas terkait kewenangan MPR dalam menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) mulai mengemuka. Padahal, gagasan ini sebelumnya sudah ada alam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014.

“Dari segi ketatanegaraan, pengembalian wacana GBHN dapat dilakukan dengan tujuh catatan yang harus diperhatikan,” kata pengajar hukum tata negara Universitas Udayana, Bali, Jimmy Z Usfunan kepada Beritasatu.com di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Pertama, kata dia, mengembalikan kembali GBHN tidak boleh memosisikan MPR sebagai lembaga tertinggi, mengingat konstitusi telah menetapkan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yaitu supremasi konstitusi yang berbeda dengan UUD 1945 sebelum amendemen. Namun, memaknai MPR sebagai “rumah kebangsaan” untuk memusyawarahkan perencanaan negara ini ke depan.

Kedua, GBHN bukan sebagai haluan pemerintahan, melainkan sebagai haluan negara yang mengatur perencanan pembangunan nasional secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik di level pusat maupun daerah.

“Ketiga, adanya GBHN tidak mengubah beberapa karakter sistem presidensial, seperti presiden tetap dipilih rakyat, presiden tidak sebagai mandataris MPR, dan presiden tidak dapat diberhentikan (impeachment) akibat tidak dijalankannya GBHN secara baik,” ujar Jimmy.

Keempat, GBHN harus berisikan perencanaan pembangunan nasional secara garis besar, tidak secara teknis, sehingga dapat dijadikan panduan umum dalam perencanaan kebijakan masing-masing lembaga negara baik dalam kekuasan eksekutif, legislatif, dan yudisial serta pemerintah daerah dalam mewujudkan cita-cita konstitusional.

Kelima, penyusunan perencanaan pembangunan nasional di dasarkan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Keenam, tidak boleh ada sanksi hukum dalam pelaksanaan haluan pembangunan nasional.

“Terakhir, perlu adanya mekanisme laporan kinerja, bukan laporan pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, termasuk kinerja MPR sendiri,” kata Jimmy.

Dikatakan, tujuh catatan itu dimaksudkan agar jangan sampai munculnya GBHN bertentangan dengan sistem presidensial sebagai amanat reformasi. Akan tetapi, harus diakui terdapat beberapa masalah, yang mengakibatkan perlunya GBHN ke depan.

Masalah pertama, sampai saat ini, Indonesia tidak memiliki perencanaan pembangunan nasional secara menyeluruh, yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial serta pemerintah daerah. Padahal, pembangunan negara tidak dapat dilaksanakan secara parsial, karena akan berpotensi pada konflik kewenangan antara lembaga negara dalam mengimplementasikan tugasnya, begitu juga ketidaksinkronan pembangunan.

Kedua, Perencanaan pembangunan nasional selama ini dilakukan secara tidak berkelanjutan, dikarenakan pembuatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sangat dimungkinkan berbeda dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) atau RPJMN sebelumnya.

“Begitu juga di level daerah provinsi maupun kabupaten/kota, karena keengganan dari pemimpin negara atau daerah untuk menindaklanjuti program-program pembangunan sebelumnya,” ujar Jimmy.

Ketiga, ada perbedaan warna-warni politik antara kepala pemerintahan, kepala daerah provinsi, dan kepala daerah kabupaten/kota. Hal ini mengakibatkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dilakukan secara tidak sinkron dengan pemerintah pusat.

“Bayangkan saja, dengan kondisi Indonesia saat ini ada 415 kabupaten, 93 kota, dan 34 provinsi di Indonesia,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com