Jokowi: Ada Kementerian Baru, Porsi Menteri dari Profesional Lebih Banyak

Jokowi: Ada Kementerian Baru, Porsi Menteri dari Profesional Lebih Banyak
Ilustrasi reshuffle kabinet ( Foto: Istimewa )
Hotman Siregar / FMB Rabu, 14 Agustus 2019 | 20:14 WIB

Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pada dasarnya pengumuman para menterinya semakin cepat semakin baik, tetapi presiden masih mencari kapan waktu yang tepat mengumumkannya.

"Ya kita melihat momentumnya, melihat mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu kita lihat. Tapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti, sehingga sebetulnya, sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik," ujar Jokowi di Buperta Cibubur, Depok Jawa Barat, Rabu (14/8/2019).

Terkait dengan perubahan nomenklatur kementerian, ada yang digabung tetapi ada juga yang baru.

"Nanti kalau sudah waktunya tahu semua. Jangan menebak-nebak," katanya.

Jokowi juga menyebut komposisi parpol dan profesional 55-45 persen. Artinya dari kalangan profesional 55 persen dan parpol 45 persen.

Jokowi juga mengingatkan bahwa susunan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. "Menteri adalah hak prerogatif presiden," katanya.

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menghadiri upacara peringatan HUT ke-58 Pramuka di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8/2019) sore. Keduanya kompak mengenakan seragam pramuka berwarna cokelat beserta atributnya.

Jokowi juga mendapat anugerah Tunas Kencana. Anugerah tersebut diberikan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Budi Waseso. Presiden terdahulu yang mendapat anugerah serupa adalah Soeharto, BJ Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tadi saya juga dianugerahi lencana Tunas Kencana dalam Gerakan Pramuka. Saya terima penghargaan ini sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Yang siap membimbing agar Gerakan Pramuka terus tumbuh dan berkembang menjaga persatuan bangsa Indonesia," kata Jokowi.

Turut hadir dalam acara itu sejumlah pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Heru Winarko.



Sumber: Suara Pembaruan