Firman Subagyo: RUU Pertanahan Belum Akomodasi Masukan dari Semua Kementerian Terkait

Firman Subagyo: RUU Pertanahan Belum Akomodasi Masukan dari Semua Kementerian Terkait
Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan DPR, Firman Subagyo. ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Kamis, 15 Agustus 2019 | 15:46 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan DPR Firman Subagyo mengatakan, dalam mencermati pembahasan RUU Pertanahan, pihaknya telah mendengar bahwa dalam rapat terbatas atau ratas di Istana, semula Presiden Jokowi meminta pada menko perekonomian untuk mengordinasikan antarkementerian guna membuat daftar inventirasasi masalah (DIM) yang komprehensif, tetapi hal itu tidak berjalan dan Kementerian ATR/BPN kurang aktif.

Pada ratas terakhir, kata Firman Subagyo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk ikut membantu menyelesaikan soal ini, dan hal itu sedang ditunggu saat ini.

“Artinya, masalah RUU Pertanahan memang masih perlu pembahasan mendalam dan kita tidak ingin RUU ini harus disahkan segera,” kata Firman Subagyo, Kamis (15/8/2019) menjawab pertanyaan pers terkait polemik RUU Pertanahan.

Masih dalam kaitan ratas khusus RUU Pertanahan di Istana tersebut, Firman yang juga anggota Fraksi Partai Golkar mengatakan, pihaknya setuju dengan pandangan yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumhm) Yasonna Laoly yang menyatakan bahwa RUU Pertanahan berkaitan dengan kewenangan beberapa kementerian dan sampai saat ini masukan kementerian terkait belum sepenuhnya diakomodasi dalam RUU Pertanahan.

Masih mengutip pernyataan Menkumham, Firman mengatakan, mengingat masa sidang pembahasan RUU di DPR akan segera berakhir, maka disarankan agar penyusunan DIM dilakukan melalui rapat panitia antarkementerian.

“Fraksi Golkar di DPR sama dengan pandangan Menkumham bahwa RUU Pertanahan perlu dibahas lagi secara mendalam dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan juga berbagai pihak yang bersentuhan langsung dengan RUU ini,” ujar Firman Subagyo.

Terkait dengan indikasi adanya keinginan dari segelintir anggota Panja RUU Pertanahan DPR yang menginginkan RUU segera disahkan, Firman Subagyo mengatakan banyak mendapat pertanyaan dan masukan yang menginformasikan bahwa ada kecurigaan publik atas pembahasan RUU Pertanahan ini dengan politik uang.

“Kami di DPR kan sering dituduh jika membahas RUU selalu dikaitkan dnegan adanya sponsor pihak ketiga. Nah, jangan sampai bau busuk pembahasan RUU pertanahan yang disampaikan masyarakat kepada kami benar-benar nyata adanya. Kita harus hari-hati dalam membahas ini. Jangan smapai pengesahan sebuah RUU karena pesanan pihak lain dan seharusnya karena kepentingan jangka panjang bangsa dan negara yang memang membutuhkan UU tersebut,” ujar Firman.

Tak Sesuai

Firman Subagyo mengatakan, dari serangkaian pengamatan dan sesuai pula keinginan Presiden Jokowi yang termuat di berbagai media, diharapkan agar RUU Pertanahan dapat membantu menumbuhkan iklim investasi yang menggairahkan sehingga mendorong atau mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada lima tahun mendatang.

Politisi senior Partai Golkar ini juga mengemukakan, keinginan Presiden Jokowi untuk mempercepat penyelesaian berbagai konflik agraria yang menahun dapat terbantu dengan hadirnya UU Pertanahan yang baru nanti.

Karena itu, kata Firman yang kini ditempatkan di Komisi II DPR menilai, Fraksi Partai Golkar di DPR melihat belum urgensi jika RUU Pertanahan disahkan dalam periode ini.

“Kita ingin RUU Pertanahan menjawab 5 persoalan pokok terkait penyempurnaan UU Pokok Agraria. Kita melihat justru sebaliknya, jika disahkan, akan berpotensi menimbulkan banyak persoalan baru,” katanya.

Kelima persoalan itu adalah ketimpangan struktur agraria yang tajam, maraknya konflik agraria struktural, kerusakan ekologis yang meluas, laju cepat alih fungsi tanah pertanian ke nonpertanian, kemiskinan akibat struktur agraria yang menindas.



Sumber: Suara Pembaruan