PDIP: Wacana Amendemen UUD untuk GBHN, Bukan Pilpres

PDIP: Wacana Amendemen UUD untuk GBHN, Bukan Pilpres
Suasana Sidang Tahunan MPR DPR DPD RI 2019, di Jakarta, Jumat (16/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Markus Junianto Sihaloho / HA Jumat, 16 Agustus 2019 | 13:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PDI Perjuangan sejalan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menolak amendemen UUD 1945 jika dilakukan untuk mengubah sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat dan dikembalikan ke MPR.

Namun demikian, PDI Perjuangan tak melihat Jokowi berusaha menolak amendemen demi membangun haluan pembangunan Indonesia ke depan.

Hal itu disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pertanyaan wartawan soal respons Presiden Jokowi dimaksud.

Kata Hasto, pihaknya menilai Jokowi bukannya menolak amendemen terbatas. Yang ditolak oleh Jokowi hanyalah persepsi seakan amendemen itu dilakukan demi mengembalikan hak MPR untuk memilih presiden seperti di era Orde Baru. Artinya, PDIP sendiri mendukung pemilu presiden tetap dilakukan secara langsung seperti saat ini.

"Prinsip kedaulatan rakyat tetap dijalankan sebaik-baiknya," kata Hasto.

Dilanjutkannya, PDIP menilai amendemen terbatas tidak masuk dalam ranah pemilu presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Amendemen terbatas hanya demi memberikan haluan kepada Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia untuk menatap masa depan dengan baik.

"Yakni dengan mensinergikan melalui overall planning terhadap seluruh kerja dari lembaga tinggi negara. Semangat ini yang kita perlukan," kata Hasto.

Sebelumnya, sejumlah media melaporkan Presiden Joko Widodo menolak wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cara pemilihan presiden seperti ini terjadi di masa Orde Baru saat Soeharto dipilih sebagai presiden sebagai mandataris MPR.

"Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat, masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR," kata Jokowi.



Sumber: BeritaSatu.com