Fahri Tanggapi Pidato Jokowi Soal Studi Banding ke Luar Negeri

Fahri Tanggapi Pidato Jokowi Soal Studi Banding ke Luar Negeri
Fahri Hamzah. ( Foto: Antara / Akbar Tado )
Hotman Siregar / HA Jumat, 16 Agustus 2019 | 16:08 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai kritikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal studi banding ke luar negeri lebih ditujukan kepada kabinetnya sendiri, bukan DPR.

Menurut Fahri, pihak eksekutif lebih sering menggelar studi banding dibandingkan anggota DPR. DPR memiliki fungsi politik diplomasi, berbeda dengan eksekutif.

"Kalau eksekutif itu kan studi banding, kalau DPR berdiplomasi. Jadi saya kira beda fungsi. Lobi-lobi internasional itu dilakukan dia itu oleh lembaga politik seperti DPR," kata Fahri di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Fahri menilai pidato Jokowi lebih ditujukan kepada anggota kabinetnya sendiri karena kurang merasa puas dengan capaian di periode pertamanya.

"Harusnya yang kaget ini kabinet. Karena kabinetnya yang dikritik oleh Pak Jokowi tadi," ucapnya.

Beberapa jam sebelumnya dalam pidato kenegaraan di hadapan sidang bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Presiden Jokowi meminta agar seluruh jajaran pemerintahan dan legislatif untuk memanfaatkan teknologi demi peningkatan efisiensi. Salah satunya adalah untuk berhati-hati melakukan studi banding yang menggunakan anggaran negara, sementara informasi bisa diperoleh dengan bantuan sebuah telepon pintar (smartphone).

"Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita," kata Jokowi sambil memegang sebuah smartphone.

Jokowi mengatakan, apa pun informasi yang dibutuhkan bisa diperoleh melalui smartphone. Data-data di negara lain, seperti dari Jerman, bisa dengan mudah diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang ada. Jokowi pun tak lupa mengingatkan para anggota DPR dan DPD untuk mengingat juga prinsip efisiensi dimaksud.



Sumber: Suara Pembaruan