Sejumlah Catatan Setara Institute Menanggapi Pidato Jokowi

Sejumlah Catatan Setara Institute Menanggapi Pidato Jokowi
Hendardi. ( Foto: Antara )
Asni Ovier / AO Jumat, 16 Agustus 2019 | 16:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan pidato di hadapan Sidang Tahunan MPR dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-74 Kemerdekaan RI pada sidang bersama DPR dan DPD, Jumat (16/8/2019). Dua pidato Presiden Jokowi itu menyinggung banyak hal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden menekankan pentingnya kerja bersama dalam membangun bangsa.

Menanggapi pidato Presiden itu, Ketua Setara Institute, Hendardi memiliki sejumlah catatan. “Dua pidato yang disampaikan Presiden Jokowi di hadapan Sidang Tahunan MPR dan di depan DPR-DPD telah menggambarkan visi kepemimpinan Jokowi yang akan segera memasuki episode kepemimpinan jilid II pada Oktober mendatang. Sebagaimana pidato Visi Indonesia pada 14 Juli lalu, substansi pidato ini juga memiliki keterbatasan pada isu pemberantasan korupsi, daya juang pemajuan HAM, dan penegakan hukum yang berkeadilan,” ujar Hendardi di Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Dikatakan, pada pidato di hadapan MPR, Jokowi terbatas memuji Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telibat dalam beberapa keanggotaan internasional yang artifisial. Pidato itu tidak menyajikan desain BPK dan visi Jokowi yang kontributif dalam pemajuan pencegahan korupsi.

Tetapi, ujar Hendardi, pada pidato di hadapan DPR dan DPD, Jokowi memaparkan paradigma baru pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi berorientasi pada pencegahan dengan inovasi teknologi dan birokrasi yang transparan.

“Jokowi juga tidak menyampaikan visi progresif pemajuan HAM, termasuk bagaimana memastikan bangsa ini merdeka dari sejarah kelam pelanggaran HAM masa lalu, meskipun pada dimensi hak ekonomi, sosial, dan budaya bobot perhatian Jokowi lebih dominan,” ujar Hendardi.

Sementara, dalam isu penegakan hukum, selain menunjukkan perlu ketegasan dalam penegakan hukum, Jokowi terbatas menyampaikan pujian pada capaian-capaian teknis institusi Mahkamah Agung (MA) dan peran penjaga konstitusionalisme Mahkamah Konstitusi (MK). “Jokowi tidak mengenali produktivitas MK menguji UU justru karena ketidakpatuhan pembentuk UU pada konstitusi dan pada putusan-putusan MK,” ujarnya.

Namun demikian, menurut Hendardi, pada bidang lain Jokowi secara eksplisit dan bernas mengidentifikasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme dalam satu deretan kata sebagai ancaman nyata kemajuan bangsa menuju Indonesia maju dan unggul.
Penyebutan tiga tantangan itu secara berurutan menggambarkan afirmasi kepemimpinan Jokowi bahwa intoleransi adalah hulu dari terorisme.

“Sementara, terorisme adalah puncak dari intoleransi. Visi pluralisme ini juga disinggung dalam pidato Visi Indonesia pada Juli lalu,” ujarnya.

Dikatakan pula, pengenalan Jokowi pada tantangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme kemudian dijawab dengan pentingnya penguatan ideologi bangsa, yakni Pancasila. Dalam banyak survei, termasuk studi Setara Institute, ancaman terhadap negara Pancasila adalah nyata adanya.

Karena itu, menurut Hendardi, tepat kiranya jika tantangan intermediate dari upaya mengatasi intoleransi, radikalisme, dan terorisme itu adalah pembudayaan Pancasila. Ini menuntut lompatan kreatif dalam pembinaan dan pembudayaannya.

“Visi negara Pancasila harus menjadi mainstream dalam pemerintahan Jokowi, utamanya dalam bentuk keteladanan elite, pembentukan kebijakan, dan penanganan kelompok intoleran dan radikal dalam kerangka demokratik yang menghargai hak asasi manusia,” kata dia.

Hendardi mengingatkan, Jokowi tidak boleh membiarkan kebijakan kontraproduktif, represif, dan indoktrinatif yang mengatasnamakan pembelaan ideologi Pancasila. Dalam jangka pendek, komitmen pada penghapusan intoleransi-radikalisme harus menjadi variabel penentu dalam memilih menteri-menteri kabinet baru, termasuk memilih pejabat-pejabat kunci di pemerintahan, BUMN, dan lain sebagainya, yang memiliki akses pada pengelolaan sumber daya ekonomi dan pembangunan manusia Indonesia.

“Paralel dengan keterbatasan visi hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penegakan hukum yang progresif, sebagaimana tergambar dalam pidato kenegaraan ini, Jokowi bisa mengatasinya dengan memilih pembantu-pembantu di bidang hukum dan HAM yang visioner, berintegritas, dan progresif,” kata Hendardi.