Karding: Jangan Ada yang Memaksakan Kehendak dalam Pembentukan Kabinet

Karding: Jangan Ada yang Memaksakan Kehendak dalam Pembentukan Kabinet
Tim Kampanye Nasional, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding (kanan). ( Foto: BeritaSatu Photo / Markus Junianto Sihaloho )
Carlos KY Paath / FMB Senin, 19 Agustus 2019 | 10:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Seluruh pihak diharapkan tidak memaksakan kehendak terkait penyusunan kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, penentuan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

“Tidak boleh kita memaksakan diri dan kehendak. Semua pihak hanya bisa beri masukan. Kita harus mendukung keputusan Pak Jokowi, apalagi soal kabinet itu memang hak prerogatif beliau,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding kepada Beritasatu.com, Senin (19/8/2019).

Menurut Karding, Presiden Jokowi sejak lama menyampaikan bahwa komposisi kabinet mayoritas dari kalangan profesional ketimbang partai politik (parpol). Karena itu, pernyataan Presiden Jokowi belum lama ini menyangkut hal tersebut hanya sebagai penegasan.

Karding menuturkan, Presiden Jokowi telah memahami persis kebutuhan tim kabinet lima tahun mendatang. “Tentu beliau (Presiden Jokowi) ingin agar visi dan misi bersama Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden terpilih bisa berjalan optimal,” ucap Karding.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut komposisi kabinet mendatang bakal lebih banyak diisi kalangan profesional daripada kader parpol. Porsi untuk kalangan profesional sebesar 55 persen, sedangkan parpol 45 persen.

Presiden Jokowi juga mengharapkan para anggota kabinet bekerja cepat, fokus dan terukur. Apabila tak mencapai keinginan yang nantinya ditetapkan, Presiden Jokowi tanpa ragu-ragu akan melakukan reshuffle (perombakan kabinet).

“Kabinet yang diharapkan adalah yang bisa kerja cepat, fokus, terukur. Kalau enggak berhasil ya di-reshuffle,” kata Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/8).

Hoaks
Karding menepis informasi beredarnya susunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Menurut Karding, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf tidak mungkin merekomendasikan nama-nama calon pembantu presiden di kabinet.

“Susunan kabinet itu hoaks. TKN tentu tidak akan ikut merekomendasi nama-nama. Dalam artian menentukan sepenuhnya menteri-menteri atau pejabat lainnya di kabinet. Tugas TKN itu ialah memenangkan Pak Jokowi dan Pak Kiai Ma'ruf,” tegas Karding.

Karding menambahkan, partai-partai politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tentu hanya mengirim nama. Sementara penentuan kabinet, lanjut Karding, hak prerogatif Jokowi. “Informasi yang beredar tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tambah mantan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf.

Untuk diketahui, risalah susunan menteri dikemas dalam format PDF dengan logo Garuda Pancasila. Tertulis 'Koalisi Indonesia Maju Republik Indonesia. Risalah Rapat Pengangkatan menteri Pembantu Presiden Dalam kabinet Kerja Jilid II Periode 2019-2024'.

Hari dan tanggal serta tempat rapat pembahasan menteri kabinet disebut berlangsung pada Minggu (14/7) di Ruang Rapat SICC, Bogor, Jawa Barat. Dari daftar itu, Luhut Binsar Panjaitan masih menduduki jabatan Menko Kemaritiman.

Berikutnya, Sri Mulyani juga menjabat Menteri Keuangan, begitu halnya dengan Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Alam, Retno Lestari Priansari Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri, serta Basoeki Hadimoeljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pramono Anung yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet ditulis menjadi Menteri Sekretaris Negara. Sedangkan Airlangga Hartarto ditempatkan sebagai Menko Perekonomian. Ketua TKN Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjabat Menko Polhukam. Nama Ketua Tim Hukum TKN Yusril Ihza Mahendra juga muncul. Yusril ditulis menjabat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Putri Presiden Ketiga RI Aburrahman Wahid, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid) menjadi Menteri Sosial.

Nama Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie pun ikut masuk kabinet. Grace ditulis menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA). Moeldoko kala itu meminta agar publik tidak terlalu menanggapi maraknya pesan berantai terkait daftar kandidat menteri.

“Namanya isu kan setiap minggu berganti. Enggak usah terlalu ditanggapi. Hampir setiap minggu kan berubah,” kata Moeldoko. 



Sumber: Suara Pembaruan