Presiden Dinilai Langgar UU Jika Umumkan Kabinet Sebelum Dilantik

Presiden Dinilai Langgar UU Jika Umumkan Kabinet Sebelum Dilantik
Joko Widodo. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / JAS Selasa, 20 Agustus 2019 | 08:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden terpilih Joko Widodo dinilai melanggar undang-undang jika mengumumkan susunan kabinet sebelum dilantik pad 20 Oktober mendatang.

Hal ini disampaikan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menanggapi pernyataan Jokowi yang menyebut susunan kabinet untuk pemerintahan 2019-2024 sudah final dan dapat diumumkan sebelum pelantikan.

Bayu mengatakan, secara politik, pernyataan tersebut dapat diterima, namun secara hukum tata negara mengandung permasalahan. "Karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara," kata Bayu kepada Suara Pembaruan, Selasa (20/8/2019).

Bayu menjelaskan Pasal 16 UU Kementerian Negara mengatur pembentukan kementerian paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. Dengan demikian maka pengumuman kabinet masa jabatan 2019-2024 hanya bisa dilakukan oleh Jokowi sebagai Presiden masa jabatan 2019-2024 setelah terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2019.

"Pengumuman susunan kabinet yang dilakukan sebelum tanggal 20 Oktober 2019 jelas tidak bisa dilakukan mengingat sebelum tanggal itu Joko Widodo belum sah sebagai Presiden masa jabatan 2019-2024 sehingga tidak punya kedudukan hukum mengumumkan kabinet periode 2019-2024," paparnya.

Untuk itu, Bayu mengingatkan Jokowi sebaiknya tidak mengumumkan susunan kabinet baru sebelum 20 Oktober. Hal ini sebagai bentuk ketaatan pada UU Kementerian Negara.

"Perlu diingat bahwa kabinet masa jabatan 2014-2019 secara resmi belum berakhir dengan demikian lebih baik jika Presiden fokus mengarahkan agar kabinet yang sekarang menyelesaikan pekerjaannya hingga 20 Oktober 2019," katanya.

Apalagi, kata Bayu, Pasal 19 Ayat (1) UU Kementerian Negara mewajibkan Presiden untuk meminta pertimbangan DPR bila mengubah nomenklatur kementerian sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian. Meskipun ketentuan ini agak janggal dalam sistem Presidensial, namun faktanya pasal ini sampai saat ini masih sah berlaku.

"Sehingga Presiden masih memiliki kewajiban melakukannya," katanya.

Selain itu, Bayu meminta Jokowi untuk tetap memegang asas kehati-hatian dan kecermatan dalam membentuk kabinetnya. Sehingga lebih baik jika tidak dilakukan secara terburu-buru. Dikatakan Bayu, Jokowi perlu belajar dari pengalaman sebelumnya ketika pernah kecolongan mengenai latar belakang pejabat yang diangkatnya.

"Misal mengenai status kewarganegaraan yang ternyata bermasalah karena bukan WNI," ungkapnya.

Untuk mencegah hal semacam itu terulang kembali, Bayu meminta Jokowi untuk memeriksa secara rinci dan cermat latar belakang, kompetensi serta rekam jejak calon anggota kabinet yang akan diangkat. Menurut Bayu, pelibatan partisipasi publik dalam batas-batas tertentu juga perlu dilakukan Jokowi utamanya mengenai aspirasi kementerian apa yang perlu tetap dipertahankan dan mana yang perlu dihapus atau diubah.

"Partisipasi publik perlu karena publiklah yang paling terdampak atas hilangnya suatu kementerian tertentu karena terkait dengan pelayanan pemerintahan yang biasanya diterima," tegas Bayu.



Sumber: Suara Pembaruan