Zaken Kabinet Bukan soal Parpol dan Nonparpol

Zaken Kabinet Bukan soal Parpol dan Nonparpol
Ilustrasi kabinet kerja ( Foto: Investor Daily/David Gita Roza )
Fana Suparman / WBP Selasa, 20 Agustus 2019 | 09:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk membentuk zaken kabinet. Menteri-menteri yang ditunjuk mengisi kabinet harus benar-benar orang profesional. Zaken kabinet dinilai penting agar Jokowi mampu merealisasikan janji kampanye sekaligus menjawab tantangan Indonesia ke depan. Jokowi sebelumnya menyebut kabinet yang akan membantunya di periode kedua nanti memiliki komposisi 55 persen dari profesional dan 45 persen dari parpol.

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono mengatakan, zaken kabinet bukan soal dari parpol dan non-parpol. Lebih dari itu, zaken kabinet ditentukan dari kapasitas, kompetensi dan profesionalitas orang-orang yang mengisi kabinet.

Untuk itu, Bayu mengaku belum dapat menilai apakah komposisi 55 persen profesional dan 45 persen partai yang disebutkan Jokowi tersebut mampu menciptakan zaken kabinet. "Tidak bisa kita menilainya sebelum tahu figur-figur yang mengisi mengingat zaken kabinet bukan soal dari parpol atau non-parpol tapi lebih pada kapasitas, kompetensi dan profesionalitas orang-orang yang akan mengisi kabinet," kata Bayu Dwi Anggono kepada SP, Selasa (20/8/2019).

Menurut Bayu, untuk membentuk zaken kabinet, asal-usul calon menteri dapat berasal dari mana saja, baik itu parpol, ormas maupun profesional atau perorangan. Ditekankan ciri hak preogratif Presiden bukan soal sumber menteri, melainkan kebebasan presiden untuk menolak nama-nama yang diajukan oleh parpol jika figur tersebut kurang kompeten.

Bayu mengatakan, dalam membentuk zaken kabinet, partai politik harus menyeleksi secara ketat figur yang akan diusulkan untuk duduk di kabinet. Parpol seharusnya tidak mengirim figur berdasarkan kedekatan dengan petinggi parpol tanpa melihat kompetensinya. "Kompetensi tetap yang utama agar kabinet jokowi periode kedua ini bisa menjadi zaken kabinet," tegas Bayu Dwi Anggono.

Dalam sejumlah kesempatan, Jokowi berulang kali menyebut pemerintahan yang dibentuknya nanti akan fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Di sisi lain persoalan ekonomi juga masih menjadi tantangan Indonesia, terutama adanya perang dagang AS-Tiongkok.

Bayu mengaku belum mengetahui kementerian mana saja yang seharusnya diisi menteri dari unsur profesional untuk menjawab tantangan tersebut. Hal ini lantaran, hingga kini, konsep postur kabinet secara keseluruhan belum disampaikan ke publik, sehingga belum diketahui kementerian mana yang tetap ada dan mana yang digabung atau ditiadakan. Namun, Bayu menekankan seluruh kementerian seharusnya diisi oleh orang profesional baik dari unsur parpol maupun non-parpol. "Secara umum semua kementerian harus diisi orang profesional baik dari parpol maupun non-parpol," tegas Bayu Dwi Anggono.



Sumber: BeritaSatu.com