RUU Pertanahan Harus Dibahas Mendalam, Jangan Sahkan Terburu-buru

RUU Pertanahan Harus Dibahas Mendalam, Jangan Sahkan Terburu-buru
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya S Poerwadi ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Rabu, 21 Agustus 2019 | 07:40 WIB


Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Brahmantya S Poerwadi mengingatkan pembahasan RUU Pertanahan harus hati-hati dan jangan terburu-buru, sebab ini menyangkut kepentingan nasional yang terkait dengan beberapa kementerian dan lembaga.

“RUU Pertanahan tetap dibahas secara mendalam dan komprehensif. Tapi jika belum tuntas pada periode DPR sekarang ini, kan bisa dilanjutkan pada DPR periode mendatang,” ujar Brahmantya, Selasa (20/8/2019) menjawab pertanyaan seputar RUU Pertanahan yang pada Selasa, dibahas di Kantor Wapres dengan melibatkan kementerian terkait yakni KLHK, KKP, ESDM, Kemdagri, Kemko Polhukam, Kemhan, dan lembaga terkait lainnya.

Brahmantya sendiri mengaku masih melihat celah atau ruang bahwa beberapa pasal dalam RUU Pertanahan ini memang perlu dibahas ulang secara mendalam, misalnya soal tanah yang di atasnya ada air, dan itu kan ranahnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Menurut Brahmantyo, masih ada beberapa hal dalam pasal-pasal RUU Pertanahan yang perlu didalami lagi, karena semangat awal dari RUU Pertanahan adalah untuk memperjelas UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan tidak menegasikan UU yang sudah ada yang memang mengatur hal lain.

Disebutkan, UU itu adalah UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kemudian diubah menajdi UU Nomor 1 tahun 2014 dengan nama yang sama.

Lalu, kata Brahmantya, UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan. Ada pun yang dimaksud dengan kelautan dalam undang-undang ini adalah hal yang berhubungan dengan laut dan/atau kegiatan di wilayah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

“Tata ruang laut diatur dalam dua undang-undang tersebut, jadi semuanya sudah jelas, jangan sampai RUU Pertanahan malah mau mengatur tanah yang ada di atasnya ada air yakni laut ataupun pesisir,” ujar Brahmantya.

Dalam draft terakhir RUU Pertanahan, kata Brahmantya, dirinya masih melihat bahwa RUU Pertanahan itu masih ingin mengatur tanah yang di atasnya ada air. Itu sesungguhnya tidak relevan dan tidak tepat, karena sudah diatur dalam UU Kelautan.
“RUU Pertanahan tidak perlu atur masalah laut,” tambahnya.

Dikemukakan Brahmantya, kesimpulan dari pertemuan di  Kantor Wapres adalah bahwa prinsipnya ada kebutuhan penyesuaian UUPA karena sudah lama dan saat itu masih berbasis pertanian dan sekarang sudah ke industri. Karena itu semua kementerian terkait agar menyusun tugasnya yang terkait lahan/tanah. Di samping itu sambil meneliti RUU dan menjelaskan tugasnya dan kaitan dengan pasal-pasal dalam draft RUU Pertanahan tersebut .

“Untuk RUU yang akan dibawa ke DPR nanti harus pokok-pokoknya saja terkait penyesuaian UUPA dengan situasi sekarang dan tidak pelru detail. Yang detail bisa diatur di PP (Peraturan Pemerintah). Setelah itu akan dikoordinasikan selanjutnya oleh Menko Perekonomian. Kemudian dibahas lagi dalam rapat di Kantor Wapres,” ujar Brahmantya.

Seperti diketahui, dalam rapat pembahasan RUU Pertanahan di Kantor Wapres yang dipimpin Wapres Jusuf Kalla. Rapat dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu,Wakil dari Kementerian KKP dan jajarannya masing-masing



Sumber: Suara Pembaruan