Fahri: Penambahan Pimpinan MPR Percuma, Kalau Hanya Simbolis

Fahri: Penambahan Pimpinan MPR Percuma, Kalau Hanya Simbolis
Ketua MPR Zulkifli Hasan (tiga kanan) bersama sejumlah pimpinan MPR saat pembukaan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 14 Agustus 2015. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Hotman Siregar / JAS Rabu, 21 Agustus 2019 | 14:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai kalau wacana penambahan kursi Pimpinan MPR RI menjadi 10 orang, akan percuma karena tidak ada fungsinya. Apalagi jika itu dilakukan sekadar simbolis untuk mengakomodasi semua partai politik.

"Kalau simbolis kan ya tidak rasional, hanya simbolis supaya semua partai harus dalam kepemimpinan. Saya enggak tahu kalau itu sih simbolis, tapi kalau fungsional enggak ada fungsinya," kata Fahri saat menjadi pembicara kunci pada cara Seminar Nasional yang diselenggarakan BAKN DPR RI bertema “Mengawal Akuntabilitas Keuangan Negara” di Gedung Nusantara IV DPR RI, Rabu (21/8/2019).

Fahri menjelaskan bahwa fungsi kepemimpinan MPR dan DPR berbeda. Pimpinan MPR, tugasnya simbolis seperti menerima tamu, memimpin sidang pun hanya sekali dalam setahun atau sekali dalam lima tahun.

Dia pun merincikan tiga kewenangan pimpinan MPR saat ini, yakni memimpin sidang paripurna pelantikan presiden, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dan memimpin sidang pergantian apabila presiden dimakzulkan.

"Tidak ada yang terlalu menuntut sikap permanen dari kepemimpinan MPR itu," ucap Fahri seraya membandingkan dengan pimpinan DPR atau DPD.

Untuk DPD maupun DPR, kata Fahri, pimpinan DPR harus memimpin rapat pimpinan, rapat badan musyawarah tiap pekan.

"Belum lagi rapat paripurna rutin. Sehingga kepemimpinan DPR permanen," katanya.

Karena itu, Fahri menilai jika penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang untuk saat ini, belum memungkinkan. Tapi jika periode berikutnya undang-undang diubah tidak masalah.

"Untuk saat ini, aturannya belum ada. Mungkin di DPR mendatang akan ada perubahan, kami persilakan," pungkasnya.



Sumber: Suara Pembaruan