Sekretariat MPR Gerak Cepat Muluskan Rencana Penambahan Pimpinan

Sekretariat MPR Gerak Cepat Muluskan Rencana Penambahan Pimpinan
Gedung MPR, DPR, dan DPD. ( Foto: Antara )
Markus Junianto Sihaloho / YS Rabu, 21 Agustus 2019 | 17:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - MPR RI akan melakukan rapat gabungan pimpinan bersama fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Rapat itu untuk menuntaskan sejumlah isu yang strategis menyangkut pelaksanaan sejumlah rekomendasi MPR periode ini yang harus segera dilaksanakan sebelum masa kerja mereka berakhir pada awal Oktober. Yang paling menarik perhatian adalah keputusan akhir mengenai usul perubahan komposisi pimpinan MPR RI periode depan.

Menurut Anggota MPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, ada sejumlah rekomendasi yang hendak dibahas. Yang pertama adalah soal amandemen UUD 1945 yang memuat tujuh isu. Di antaranya adalah penataan kelembagaan MPR, penataan kelembagaan DPD, dan penataan kelembagaan sistem presidensial.

Yang kedua adalah menyangkut tata tertib (Tatib) MPR RI yang hendak diubah. Badan Pengkajian MPR RI sudah melakukan rapat dan mempersiapkan draft rekomendasi dan tatib baru. Di dalam tatib inilah diatur kemungkinan perubahan komposisi pimpinan MPR RI ke depan. Usul terbaru adalah seluruh fraksi di DPR bersama kelompok DPD RI mendudukkan satu wakilnya di jajaran pimpinan MPR.

"Hari ini akan dilanjutkan lagi rapat oleh tim sinkronisasi. Tim sinkronisasi berasal dari pimpinan-pimpinan fraksi di MPR. Yang akan dirapatkan adalah hasil dari tindak lanjut rapat lalu," kata Saleh, Rabu (21/8/2019).

Setelah selesai, hasilnya akan dibawa ke rapat gabungan MPR RI pada 28 Agustus mendatang. Bila disetujui, akan dibawa ke sidang paripurna masa akhir jabatan.

Kata Saleh, salah satu hal penting yang dibahas memang mengenai penambahan pimpinan MPR. Hal itu adalah konsekuensi adanya perubahan tatib MPR. Sejauh ini berbagai sikap fraksi sudah tampak atas usul penambahan kursi MPR RI itu. Menurut dia, ada fraksi yang merespons baik, dan ada juga yang masih memperdalam argumen.

"Untuk memutuskan terima atau tidak terima, itu nanti akan dikembalikan lagi kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai masing-masing untuk diputuskan. Karena itu kan sangat strategis," kata Saleh.

Memang bila ada perubahan komposisi itu, Saleh mengatakan akan ada lagi perubahan UU MD3 di DPR RI. Sebagai dalam UU saat ini, pimpinan MPR RI itu hanya terdiri atas satu ketua dan empat wakilnya. Sementara usul yang muncul adalah satu ketua dengan 9 wakil ketua. Saleh mengakui, PAN mendukung usul itu dan berharap agar diterima. Sehingga selanjutnya bisa dilakukan perubahan cepat terhadap UU MD3.

"Perubahan cepat itu bisa dilakukan. Soalnya itu kan hanya dua pasal saja dalam UU MD3. Jadi mudah-mudahan bisa diterima," imbuh Saleh.

Dijelaskan, pihaknya kini menjaga proses agar mengubah UU MD3 itu tak merembet ke mana-mana. Sehingga diharapkan ada kesepakatan, kerelaan, serta kepercayaan diri dari semua parpol untuk membatasi pembahasan dalam revisi UU MD3 nantinya.

"Kalau melenceng ya bisa dibatalkan pembahasannya," kata Saleh.



Sumber: Suara Pembaruan