Demokrat Harap Pemilihan Pimpinan MPR Tidak Lewat Voting

Demokrat Harap Pemilihan Pimpinan MPR Tidak Lewat Voting
Hinca Panjaitan. ( Foto: Antara )
Carlos KY Paath / JAS Kamis, 22 Agustus 2019 | 10:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Demokrat (PD) berharap agar pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Artinya, pemungutan suara terbanyak atau voting perlu untuk dihindari.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal PD Hinca IP Pandjaitan kepada Beritasatu.com, Kamis (22/8/2019).

“Pemilihan pimpinan MPR lewat musyawarah bukan voting itu jelas sesuai sila keempat Pancasila yang berbunyi, 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan'. Itulah esensi demokrasi kita,” kata Hinca.

Di sisi lain, Hinca mengungkap, partainya siap apabila dipercaya mengemban jabatan pimpinan MPR. “Kader Partai Demokrat tentu siap mengabdi dan menyumbangkan pikiran serta energi bagi bangsa dan negara dalam posisi apapun,” tegas Hinca.

Disinggung mengenai wacana penambahan jabatan pimpinan MPR menjadi 10 orang, Hinca menanggapi normatif. Menurut Hinca, MPR merupakan lembaga yang sangat signifikan menjadi pilar utama ketatanegaraan.

Khususnya, memastikan empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika diimplementasikan secara menyeluruh. “Penguatan MPR dengan memberikan energi yang besar untuk sumber daya manusia di pimpinan, akan membuat kinerja MPR makin terasa,” ujar Hinca.

Hinca pun menyebut, “Saatnya kita menata dan memperkuat MPR tatkala negeri ini melintasi usianya yang ke-74 menuju 100 tahun Indonesia pada 2045. Agar makin kokoh sistem ketatanegaraan kita, NKRI sampai selamanya.”

Sejumlah pandangan menilai bahwa penambahan jumlah pimpinan akan membuat anggaran membengkak, dan membebani negara. Hinca tak menampik pendapat tersebut. Namun, Hinca optimistis penyusunan dan penggunaan anggaran akan dilakukan secara transparan.

“Bernegara dan memberi ruang membangun sistem ketatanegaraan kita tentang pendanaan dapat dijelaskan dan diterangkan sebagai sebuah keniscayaan. Pilihannya penguatan lembaga MPR,” pungkas Anggota Komisi III DPR tersebut. 



Sumber: Suara Pembaruan