Wacana 10 Pimpinan MPR Tak Relevan

Wacana 10 Pimpinan MPR Tak Relevan
Ketua MPR Zulkifli Hasan memimpin jalanya Sidang Tahunan MPR 2019, di Jakarta, Jumat (16/8/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / WM Kamis, 22 Agustus 2019 | 20:43 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pasal 15 Ayat 1 Undang-undan No 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) mengatur bahwa pimpinan MPR 8 orang terdiri dari satu orang ketua dan tujuh orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Sedangkan Pasal 427C UU nomor 2/2018 menyebutkan, susunan dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR masa keanggotaan setelah hasil Pemilu 2019 dilaksanakan dengan ketentuan pimpinan MPR hanya 5 orang terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua. Namun, belakangan muncul wacana agar kursi pimpinan MPR periode 2019-2024 ditambah menjadi 10 orang.

Wacana penambahan jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang dinilai tak relevan. Tak ada kebutuhan yang mendesak untuk merealisasikan wacana tersebut.

Pengamat politik dari CSIS, Arya Fernandes mengatakan, Pimpinan MPR dari lima kursi menjadi delapan kursi seperti yang tercantum dalam UU nomor 2/2018 sudah cukup untuk melaksanakan tugas dan kewenangan MPR. Apalagi, dari sisi tugas dan kewenangan, tidak ada penambahan tugas MPR.

"Menurut saya jumlah pimpinan sudah ditambah dari lima pimpinan kemudian menjadi delapan pimpinan dan menurut saya sudah lebih dari cukup untuk melaksanakan tugas apalagi tugas MPR itu kalau mengacu UU MD3 tidak ada relevansi yang kuat yang membuat perlu ditambah dari sisi pekerjaan mereka hanya bersidang setahun sekali, melantik presiden dan wapres, kemudian juga soal sosialisasi 4 pilar.

Jadi tidak ada kebutuhan mendesak sebenarnya. Tentu bagaimana pun menurut saya tidak ada kebutuhan mendesak ya tetap dipertahankan saja," kata Arya, kepada SP, Kamis (22/8/2019).

Sejumlah fraksi yang mendukung wacana penambahan kursi pimpinan MPR beralasan adanya wacana mengamendemen UUD 1945 yang salah satu poin pentingnya adalah menghidupkan kembali GBHN.

Arya menilai, alasan amendemen UUD 1945 tidak relevan dengan penambahan kursi pimpinan MPR. Arya pun membandingkan MPR periode 1999-2004 yang empat kali mengamendemen UUD 1945 pada periode 1999 hingga 2002. Saat itu, kata Arya pimpinan MPR hanya terdiri dari lima atau enam pimpinan.

"Tidak relevan. Dulu kalau kita ingat empat kali amendemen UUD yang dilakukan mulai dari tahun 1999 sampai 2002 hanya ditangani oleh pimpinan MPR yang ketika itu sekitar lima atau enam orang," katanya.

Padahal, saat itu, kata Arya terdapat sejumlah pasal penting dalam UUD yang diamandemen MPR. Beberapa di antaranya mengenai pemilihan presiden secara langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung, otonomi daerah dan pasal lainnya.

Untuk itu, Arya menegaskan, alasan menghidupkan kembali GBHN tidak relevan dengan penambahan kursi pimpinan MPR.

"Jadi menurut saya ditambah jadi 10 pimpinan dengan alasan GBHN kalau kita lihat record nya tidak relevan sebenarnya," katanya.

Arya menilai, wacana penambahan kursi pimpinan MPR hanyalah cara bagi partai di DPR untuk mengakomodasi kepentingan seluruh fraksi yang ada. Apalagi, mengingat untuk menambah kursi pimpinan MPR diperlukan revisi atas UU MD3 yang saat ini berlaku. Sementara masa kerja DPR periode 2014-2019 hanya tinggal hitungan satu atau dua bulan lagi.

"(DPR periode 2019-2024) Ini kan akan dilantik sekitar sebulan lagi. Dan kalau DPR periode sekarang memaksakan untuk merevisi UU itu, saya kira itu terburu-buru. Sangat jelas kentara sekali ini soal pembagian alokasi. Jadi tidak baik juga bagi publik karena dari sisi lingkup kerja tidak ada kebutuhan mendesak," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan