Bawaslu Laporkan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019 kepada Presiden Jokowi

Bawaslu Laporkan Evaluasi Pengawasan Pemilu 2019 kepada Presiden Jokowi
Ketua Bawaslu Abhan (kanan) dan anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar. ( Foto: Beritasatu TV )
Carlos KY Paath / AMA Rabu, 28 Agustus 2019 | 11:03 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Rabu (28/8/2019). Menurut Ketua Bawaslu, Abhan, pihaknya menyampaikan laporan kinerja pengawasan Pemilu 2019.

"Pertemuan kami hari ini sebagai kewajiban konstitusi bahwa Bawaslu itu dalam pengawasan menyampaikan untuk melaporkan pada DPR dan presiden. Hari ini kami menyampaikan laporan atau melaporkan atas kinerja pengawasan pemilu 2019. Nanti agenda hari lain, kami juga mengagendakan dengan DPR sebagai kewajiban konstitusi," kata Abhan.

Abhan mengungkap, pihaknya juga menyampaikan persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Baik dari sisi kelembagaan, dan juga dari regulasi.

"Kami melihat bahwa regulasi pilkada ada, yang menurut kami, perlu dilakukan revisi terbatas terkait nomenklatur kelembagaan dan juga pasal-pasal yang barangkali kurang efektif untuk bisa dilakukan revisi. Satu contoh adalah soal syarat calon napi koruptor saya kira harus dipertegas dengan undang-undang (UU) pilkada ini kalau kita semua ingin bahwa calon yang diusung parpol (partai politik) di pilkada adalah orang yang bebas dari napi koruptor," ucap Abhan.

Menurut Abhan, larangan mantan napi koruptor maju pilkada, tidak cukup hanya diatur lewat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Sebab, norma dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, masih membolehkan eks napi koruptor mengikuti pilkada.

"Nanti jadi masalah kembali (kalau hanya diatur dalam PKPU). Seperti pengalaman saat di Pileg tahun 2019. ketika PKPU mengatur larngan napi koruptor, kemudian diuji di MA, dan ditolak. Itu jangan sampai terulang," kata Abhan.

Abhan menambahkan, mekanisme yang bisa ditempuh yaitu dengan melakukan revisi terbatas, atau revisi seluruh UU Pilkada. "Kami tadi melakukan usulan itu kepada pemerintah, dan kami juga menyerahkan naskah akademik atas usulan revisi UU 10 tahun 2016," tambah Abhan.

Abhan menyatakan, Presiden Jokowi merespons positif usulan sebagaimana dimaksud.



Sumber: Suara Pembaruan